Tabungan Susut, Warga Bergantung pada Pinjol, Kartu Kredit, Paylater

Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat mulai mengurangi tabungan untuk mempertahankan daya beli, sekaligus meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman. Tren ini menunjukkan konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh, tetapi semakin ditopang oleh pembiayaan berbasis utang atau leverage spending.

Dari sisi jenis pembiayaan, pinjaman online masih mendominasi kredit nonbank. Hingga Mei 2026, outstanding pinjol mencapai sekitar Rp103,7 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan outstanding kartu kredit yang mencapai Rp43,8 triliun dan paylater sebesar Rp13,2 triliun.

Meski demikian, layanan paylater mencatat pertumbuhan paling pesat. Outstanding paylater tumbuh 53,6 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan pinjol yang sebesar 25,7 persen dan kartu kredit 15,6 persen. Selain itu, pola penggunaan pinjaman juga mulai bergeser. Pembiayaan yang sebelumnya lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif kini semakin mengarah pada kebutuhan konsumtif.

Perkembangan tersebut mengindikasikan tekanan terhadap kondisi keuangan rumah tangga masih berlanjut. Masyarakat tetap menjaga konsumsi, tetapi dengan mengorbankan tabungan dan meningkatkan ketergantungan terhadap berbagai instrumen pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyampaikan, outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, atau tumbuh 25,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Meski penyaluran pinjaman terus meningkat, OJK mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 (tingkat wanprestasi di atas 90 hari) berada di level 4,26 persen.

"Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tercatat sebesar 4,26 persen,," kata Agusman.

Di sisi lain, OJK masih memantau pemenuhan kewajiban permodalan para penyelenggara pindar. Hingga saat ini, masih terdapat tujuh dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh penyelenggara tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan. Langkah yang ditempuh antara lain melalui penambahan modal oleh pemegang saham yang ada, mencari investor strategis, atau melakukan merger.

Selain itu, untuk memperkuat kepatuhan industri, selama Juli 2026 OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 39 penyelenggara pindar atas pelanggaran terhadap ketentuan OJK maupun hasil pengawasan serta tindak lanjut pemeriksaan.

"Selama Juli 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 21 perusahaan pembiayaan, delapan perusahaan modal ventura, dan 39 penyelenggara pindar atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku maupun berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan," ucap Agusman.