Bila pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen maka ruang fiskal lebih besar. Pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk mengkaji kebijakan PPN.
Belum ada opsi tarif PPN naik atau turun. Seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Sisa target pajak yang harus dikejar tahun ini Rp617,88 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp617,88 triliun dari outlook penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.076,9 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026. Pasalnya, , arah kebijakan PPN ke depan masih akan sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau tidak,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, apabila pertumbuhan ekonomi mampu melampaui 6 persen, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk mengkaji kebijakan PPN. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas ruang kajian, bukan keputusan.
“Kalau pertumbuhan di atas 6 persen, seharusnya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Opsi-opsinya bisa beragam, tetapi belum ada keputusan apa pun,” katanya.
Purbaya menegaskan, hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah tarif PPN akan disesuaikan, baik dinaikkan maupun diturunkan. Seluruh opsi masih terbuka dan akan dipertimbangkan secara hati-hati dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.
“Kalau pertumbuhan ekonominya lebih cepat, ruang kebijakannya akan terbuka,” tegasnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp617,88 triliun dari outlook penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.076,9 triliun. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober baru mencapai Rp1.459,02 triliun, atau setara dengan 70,2 persen dari target tahun ini.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan empat strategi untuk mengejar target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Pertama, dinamisasi kewajiban pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan, agar pertumbuhan ekonomi tercermin langsung dalam peningkatan penerimaan pajak.
"Kedua, merealisasikan penerimaan dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta penagihan yang dilakukan sejak awal tahun, tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin (24/11/2025).