Tokopedia PHK Massal, Pengusaha Buka Suara soal Nasib Pekerja-UMKM

20 Jun 2024, 12:47 WIB

Vadhia Lidyana

Ilustrasi pengguna e-commerce Tokopedia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

PHK massal di Tokopedia terjadi setelah akuisisi TikTok.
HIPPI menyesalkan keputusan PHK dan mendesak pemerintah untuk melindungi UMKM lokal.
E-commerce Tiongkok mengancam eksistensi UMKM Indonesia setelah penggabungan dengan TikTok Shop.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Tokopedia telah dilaksanakan sejak pekan lalu. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menyoroti keputusan itu sebagai dampak akuisisi TikTok atas Tokopedia.

“PHK yang terjadi di Tokopedia setelah diakuisisi oleh TikTok merupakan sebuah isu yang sangat memprihatinkan. Sebagai organisasi yang mendukung pengusaha lokal dan kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri, HIPPI sangat menyesalkan keputusan ini,” kata Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat yang dikutip Kamis (20/6/2024).

1. HIPPI menyayangkan saham mayoritas Tokopedia pindah tangan ke TikTok

ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)

Tokopedia sendiri menyatakan PHK harus dilakukan untuk penyesuaian organisasi, karena operasional TikTok Shop dengan Tokopedia telah digabungkan. Menurut Erick, sejak lama HIPPI sudah mewanti-wanti dampak terburuk dari akuisisi ByteDance-TikTok atas 75,01 persen saham Tokopedia yang merupakan awal dari penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia.

“Tanggung jawab ini juga harus dipikul oleh pemerintah dan Tokopedia, yang telah mengizinkan dan mendukung praktik jual beli Tokopedia-Tiktok ini sejak awal,” ucap Erik.

2. Nasib UMKM dipertanyakan

Ilustrasi Pengusaha/Wirausahawan (IDN Times/Aditya Pratama)

Erik mengatakan, saat ini kekhawatirannya juga mengarah pada keberlanjutan UMKM lokal. Menurutnya, UMKM perlu dilindungi dari gempuran produk impor, khususnya usai penggabungan Tokopedia dengan TikTok Shop.

“Ketika e-commerce Tiongkok menguasai rantai produksi, dampaknya terhadap UMKM Indonesia bisa sangat signifikan. UMKM mungkin kesulitan bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh produk-produk impor yang lebih murah,” tutur Erik.

Dia mengatakan, jika UMKM dibiarkan bersaing tanpa perlindungan, maka imbasnya akan semakin besar.

“Hal ini dapat menyebabkan UMKM lokal mengalami penurunan penjualan atau gulung tikar,” ujar Erik.

3. Pemerintah harus jaga ketat persaingan produk lokal dengan impor di e-commerce

Ilustrasi Belanja Online/Belanja di e-commerce. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain memberikan perlindungan pada pekerja lokal, HIPPI mendesak pemerintah menjaga ketat eksistensi produk lokal di tengah gempuran produk impor yang ada di e-commerce.

“HIPPI dari awal sudah bersuara keras terhadap isu ini dan menyatakan kekhawatiran kami akan dampaknya. Terbukti, saat ini UMKM semakin terdesak oleh persaingan yang tidak seimbang. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan perlindungan,” tutur Erik.