Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi dolar AS (freepik.com/jcomp)
  • Nilai nosional DNDF KPEI hingga Oktober 2026 mencapai 7,41 miliar dolar AS, naik 202,4 persen; frekuensi menjadi 1.284 transaksi dan posisi neto mencapai 1.207.
  • Sebagai CCP PUVA sejak September 2024, KPEI mengelola risiko DNDF secara terpusat; 12 bank telah menjadi anggota kliring, dengan efisiensi netting 1,15 persen.
  • Integrasi SPPA BEI dan TPA Repo KPEI mencatat transaksi perdana Rp179 miliar. KPEI juga mendorong lindung nilai rupiah dilakukan di pasar domestik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mencatat peningkatan signifikan nilai transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) hingga Oktober 2026. Nilai nosional transaksi DNDF mencapai 7,41 miliar dolar AS, melonjak 202,4 persen dibandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 2,45 miliar dolar AS.

DNDF merupakan instrumen derivatif valuta asing terhadap rupiah yang berbentuk kontrak forward. Instrumen ini memungkinkan pelaku pasar melakukan lindung nilai (hedging) terhadap risiko fluktuasi nilai tukar tanpa harus melakukan penyerahan pokok valuta asing.

1. KPEI catat lonjakan transaksi DNDF, frekuensi naik 119,1 persen

Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis KPEI Ignatius Denny Wicaksono. (IDN Times/Triyan).

Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis KPEI, Ignatius Denny Wicaksono, mengatakan pertumbuhan transaksi DNDF juga terlihat dari sisi frekuensi. Hingga 31 Oktober 2026, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1.284 transaksi, meningkat 119,1 persen dibandingkan posisi pada 2025 yang sebanyak 586 transaksi.

Pertumbuhan nilai nosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan frekuensi transaksi menunjukkan rata-rata nilai transaksi DNDF turut meningkat.

"Peningkatan juga terjadi pada posisi neto. Jumlah posisi neto transaksi DNDF mencapai 1.207, naik 133 persen dibandingkan 518 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai nosional posisi neto tercatat sebesar 7,33 miliar dolar AS, tumbuh 218,7 persen dari 2,30 miliar dolar AS pada 2025," ujar Denny dalam Diskusi di Jakarta, Senin (16/11/2026).

2. KPEI andalkan DNDF untuk perkuat pasar valas domestik

Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis KPEI Ignatius Denny Wicaksono. (IDN Times/Triyan).

Pertumbuhan transaksi DNDF tersebut tidak terlepas dari peran KPEI sebagai Central Counterparty (CCP) Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). KPEI resmi beroperasi sebagai CCP PUVA pada 30 September 2024 dengan DNDF sebagai produk awal.

Produk DNDF sendiri merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa kontrak forward yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perhitungan selisih antara kurs yang disepakati pada saat transaksi dan kurs acuan pada tanggal tertentu (fixing date), tanpa penyerahan pokok valuta asing.

"DNDF dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk memitigasi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar di masa mendatang," kata Denny.

3. Integrasi SPPA BEI dan KPEI hasilkan transaksi perdana repo Rp179 miliar

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Mathieu Stern)

Dalam mekanisme Central Counterparty (CCP), KPEI bertindak sebagai pihak lawan transaksi (counterparty) bagi masing-masing bank yang bertransaksi. Dengan mekanisme ini, eksposur risiko yang sebelumnya dikelola secara bilateral oleh masing-masing pihak dapat dikelola secara terpusat melalui KPEI.

Pada transaksi DNDF, kedua pihak terlebih dahulu menyepakati nilai nosional, kurs transaksi (deal rate), dan tenor kontrak. Selanjutnya, pada tanggal fixing, kurs transaksi dibandingkan dengan kurs acuan, yakni Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk transaksi USD/IDR. Selisih kedua kurs tersebut menjadi dasar perhitungan kewajiban penyelesaian transaksi yang dibayarkan dalam rupiah pada tanggal jatuh tempo.

"Hingga 31 Oktober 2026, KPEI mencatat sebanyak 12 bank telah menjadi anggota kliring CCP PUVA. Adapun efisiensi yang dihasilkan melalui mekanisme netting mencapai 1,15 persen dari nilai transaksi," kata Denny.

Ke depan, penguatan peran KPEI sebagai CCP PUVA diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat pengelolaan risiko, tetapi juga mendorong pendalaman pasar uang dan valuta asing domestik.

Selain menjalankan fungsi sebagai CCP PUVA, KPEI juga memperkuat layanan infrastruktur transaksi repo. Salah satunya melalui integrasi layanan Triparty Agent Repo (TPA Repo) dengan Sistem Perdagangan Pasar Alternatif (SPPA) milik Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai berlaku pada 16 November 2026.

Melalui integrasi tersebut, transaksi repurchase agreement (repo) yang dilakukan melalui SPPA dapat langsung terhubung dengan layanan TPA Repo KPEI. Integrasi ini diharapkan membuat proses transaksi dan pengelolaan risiko menjadi lebih efisien.

Bahkan, integrasi tersebut telah mencatatkan transaksi perdana yang dikliringkan senilai Rp179 miliar dengan melibatkan delapan pengguna jasa TPA Repo.

"Terdapat transaksi perdana yang dikliringkan sebesar Rp179 miliar yang dilakukan oleh delapan pengguna jasa TPA Repo," ujar Denny.

Denny menjelaskan, SPPA merupakan platform perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, termasuk transaksi repo, yang diselenggarakan oleh BEI. Melalui integrasi ini, bank yang melakukan transaksi repo di SPPA dapat langsung memanfaatkan layanan TPA Repo milik KPEI tanpa perlu melalui alur koneksi yang terpisah.

"Jadi sekarang bank-bank ketika mau transaksi repo yang ada di SPPA, yang saat ini transaksinya kurang lebih Rp2 triliun, bisa langsung masuk dari bank ke SPPA, kemudian langsung ke TPA Repo-nya KPEI atau IDClear," jelasnya.

4. KPEI genjot pasar DNDF agar transaksi lindung nilai rupiah tak lari ke luar negeri

Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Antonius Herman Azwar. (IDN Times/Triyan).

Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Antonius Herman Azwar, mengatakan KPEI berperan memperkuat infrastruktur pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sekaligus mendorong transaksi lindung nilai terhadap rupiah berlangsung di pasar domestik.

Menurut Anton, upaya tersebut penting mengingat pasar Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri masih jauh lebih besar dibandingkan pasar DNDF di dalam negeri. Kondisi ini dinilai ironis karena transaksi lindung nilai terhadap rupiah justru banyak dilakukan di pasar keuangan luar negeri.

Karena itu, diperlukan upaya lebih besar untuk memperkuat pasar DNDF domestik. Selain memperdalam pasar keuangan dalam negeri, langkah ini juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Semua transaksi dari luar pasti pakai mata uang asing, dan dalam hal ini kita banyak pakai dolar (USD). Ironisnya, NDF di luar itu angkanya sangat luar biasa, tetapi diperdagangkan di luar negeri. Ya, saya sebutkan saja, di Singapura, di London, dan pasar lain. DNDF kita ini harusnya ditarik ke sini lah (ke Indonesia). Rupiah-rupiahnya kita transaksinya di sini, kenapa kok transaksi uangnya di luar? Nah, ini yang mau ditarik," tutur Anton.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More