Timnas AMIN: 12.500 Desa di Indonesia Belum Terjangkau BTS
Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti dalam talkshow Gen-Z Memilih Special bertema "Pengusaha Indonesia Jadi Tuang Rumah di Negeri Sendiri" di IDN Media HQ, Jakarta, Selasa (5/12/2023). (IDN Times/Alya Achyarini)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Amin Subekti mengatakan, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah belum merata.
Dia mencontohkan infrastruktur di bidang telekomunikasi yang masih memperlihatkan kesenjangan antara perkotaan dan daerah pinggiran.
"Kalau di Jakarta mungkin kita bisa punya kecepatan internet 30 Mbps. Tapi kalau kita ke timur, kita ke Jayapura itu hanya 5 Mbps. Jadi, selisihnya agak jauh," kata dia dalam talkshow Gen Z Memilih Special bertema "Pengusaha Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri" di IDN Media HQ, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Baca Juga: Timnas AMIN Singgung Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Masyarakat
1. Masih banyak desa yang belum terbangun BTS
Teknisi melakukan perawatan perangkat Base Transceiver Station milik XL Axiata (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)Menurutnya, masih terdapat perbedaan akses infrastruktur antara perkotaan dan daerah-daerah pelosok Tanah Air, termasuk dalam hal ketersediaan base transceiver station (BTS) yang merupakan komponen utama dalam sistem jaringan seluler.
BTS adalah stasiun pemancar dan penerima untuk mengelola komunikasi nirkabel antara perangkat seluler dan jaringan seluler. Menurut Amin, masih ada belasan ribu desa belum memiliki BTS.
"Masih ada 12.500 dari 83 ribu desa di Indonesia yang belum terjangkau oleh BTS. Nah, ini adalah hal-hal yang masih menjadikan PR buat kita, bagaimana kita memperluas," tuturnya.
2. Perlu kolaborasi agar tak menunggu kemampuan APBN
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Timnas AMIN memandang perlunya kolaborasi untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, termasuk di bidang telekomunikasi agar pemerataan dapat terjadi.
Bahkan, pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi. Dengan begitu, pemerintah tak perlu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Barangkali ada infrastructure sharing dengan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di sana, sehingga kalau nungguin APBN kelamaan, infrastrukturnya itu bisa dibangun dengan pola kolaborasi dengan swasta. Ini adalah hal yang bisa dilakukan.
Baca Juga: Bisakah Contract Farming ala Anies Setop Ketergantungan Impor Pangan?
3. Tim Ganjar-Mahfud sebut korupsi BTS bikin penetrasi digital melambat
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hariyadi Sukamdani mengatakan, korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berdampak terhadap penetrasi digitalisasi di seluruh penjuru Tanah Air.
"Masalah internet yang menyangkut masalah satelit sebenarnya sudah ada semua di Indonesia, namun mohon maaf pada kasus besar (korupsi) BTS berdampak pada melambatnya upaya penetrasi digitalisasi kita secara keseluruhan," tegas Hariyadi dalam talkshow Gen Z Memilih Special.
Meski begitu, dia meyakini akselerasi digitalisasi akan terus meningkat yang didukung oleh kapasitas APBN, yang diharapkan akan tetap bertambah. Sehingga masalah infrastruktur digital menurutnya tidak perlu dipermasalahkan, asal tidak ada kejadian korupsi lagi.
"Sepanjang tidak ada kejadian korupsi yang masif seperti kemarin, penetrasi sudah bisa berjalan. Tapi yang kita perlukan selain dari infrastruktur adalah justru dari sisi software, dari sisi bagaimana kita memperkuat itu urusan APBN dan mengisi seluruh software oleh hasil anak bangsa," tutur Hariyadi.
Baca Juga: Anies Janji Buka 15 Juta Lapangan Kerja Pakai 3 Cara Ini
Topik:
Berita Terkini Lainnya
