Anggaran Belanja Negara 2024 Capai Rp3.476,2 Triliun, Buat Apa Saja?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pendapatan negara di 2024 dipatok antara Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun.
"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan dikisaran Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun," ucapnya katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/3/2023).
Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2024 akan digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi.
Baca Juga: Belanja Negara Tahun Depan Fokus untuk IKN dan Persiapan Pemilu
1. Reformasi struktural dan percepat transformasi ekonomi
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Dia menjelaskan porsi belanja negara akan berada di kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Kemudian belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun, bahkan dukungan melalui, transfer ke daerah antara Rp815 triliun hingga Rp845 triliun.
"Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja yang ada di Bendahara Umum Negara [BUN] untuk berbagai kebutuhan yang memang sifatnya tidak rutin namun penting, seperti untuk pendanaan pemilu," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Jokowi Prediksi Tekor APBN Tahun Ini Cuma 2,49 Persen
2. Kualitas belanja K/L harus ditingkatkan
Editor’s picks
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani menjelaskan, bahwa pemerintah akan mengarahkan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024 untuk peningkatan kualitas belanja. Itu dilakukan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur dan SDM.
Selain itu, terdapat beberapa kategori belanja khusus yang juga perlu diperhatikan, diantaranya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dimulai tahun ini dan tahun depan dan Pemilu.
"Pembangunan IKN jelas, sudah dimulai tahun ini dan tahun depan. Untuk Pemilu karena kemarin kita lihat untuk tahun depan bulan Februari untuk Pemilu seluruhnya, dan kalau satu round atau dua round, itu juga akan mempengaruhi anggaran yang luar biasa, serta untuk pilkada pada ujung 2024. Jadi tahun depan itu, tahun election dan itu semuanya anggaran disediakan," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Pemerintah-Banggar Sepakati RUU APBN 2023, Defisit APBN 2,8 Persen
3. Defisit APBN 2024 di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Dengan demikian, arah kebijakan belanja pemerintah di tahun depan akan mengoptimalkan momentum tahun terakhir periode 2019-2024. Pertama belanja prioritas, sinergi pusat dan daerah, belanja kualitas SDM, konsolidasi sumber daya pembangunan kualitas SDM dan dukung hilirisasi dan ekonomi hijau.
Melalui berbagai arah kebijakan tersebut, maka defisit anggaran tahun depan diproyeksi sebesar Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun atau 2,16 persen hingga 2,64 persen terhadap PDB.
"Tahun depan kami desain, agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance 0 untuk betul beutl jaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain 2,16-2,64 persen,"tuturnya.
Berita Terkini Lainnya
