Bos LPS: Perbankan Kucurkan Ratusan Triliun untuk Tekan Emisi Karbon
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan sektor perbankan telah menyalurkan ratusan triliun rupiah hingga semester I -2023. Nilai tersebut disalurkan dalam bentuk kredit hijau.
Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih rinci perbankan mana saja yang sudah menyalurkan kredit hijau.
"Obyek-obyek pembiayaan kredit hijau tersebut juga beragam, mulai dari proyek energi terbarukan, office building hijau, kendaraan ramah lingkungan, dan konservasi lingkungan," jelasnya dalam acara Bloomberg Technoz Ecofestdi Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Baca Juga: Bursa Karbon Resmi Meluncur Hari Ini, Apa Kabar Pajak Karbon?
1. Sektor perbankan punya kapasitas besar biayai proyek hijau
Ilustrasi Pembangunan Berkelanjutan (udemy.com)Menurut Purbaya, sektor perbankan punya kapasitas yang besar untuk membiayai proyek hijau dengan tujuan untuk mengurangi emisi nasional. LPS pun berkomitmen mendorong perbankan untuk semakin aktif menyalurkan kredit perbankan di sektor-sektor hijau,
"Bank-bank di Indonesia terbukti cukup bersemangat dalam mendukung upaya menyalurkan kredit hijau dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Pertamina Bakal Bangun Pusat Energi Hijau di IKN
2. Indonesia sudah ratifikasi berbagai perjanjian Internasional untuk kurangi emisi
ilustrasi emisi karbon (unsplash.com/Chris LeBoutillier)Editor’s picks
Komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon telah terefleksi dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait pengurangan emisi. Pada 2004, Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol dalam UU No. 17/2004. Kyoto Protocol mewajibkan para pesertanya untuk melakukan penurunan emisi berupa pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 5 persen selama tahun 2008-2012.
Kemudian pada 2016 sebanyak 196 negara, termasuk Indonesia menandatangani Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
"Perjanjian ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pengurangan emisi GRK guna membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah dua derajat celsius," jelasnya.
Terkahir, sebagai tindak lanjut atas Paris Agreement, Indonesia menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) yang mana dalam versi terakhir di 2022, target NDC Indonesia yaitu pengurangan emisi sebesar 31,89 persen hingga 43,20 persen pada tahun 2030.
"Selain itu, Indonesia juga menargetkan akan menjadi negara dengan net zero emission
(NZE) pada tahun 2060," ungkapnya.
3. Kebijakan fiskal dan moneter dukung perkembangan ekosistem hijau
Ilustrasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Unsplash.com)Ia menjelaskan regulator keuangan dan perbankan juga akan terus bersinergi mendorong berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung berkembangnya ekosistem hijau di sektor keuangan.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menyusun berbagai kebijakan fiskal untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Sedangkan, Bank
Indonesia juga meluncurkan berbagai kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendorong pembiayaan hijau oleh perbankan. Sementara OJK juga telah meluncurkan dan mengimplementasikan roadmap pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.
"Tentu salah satu contohnya adalah resmi dibukanya bursa karbon kemarin. Selain itu, LPS sendiri sebagai otoritas penjamin simpanan juga memberikan dukungan di antaranya dengan kebijakan sebagian investasi pada instrumen obligasi yang berorientasi," jelasnya.
Baca Juga: IKN Ditargetkan Jadi Kota Zero Emisi Karbon di 2030
Berita Terkini Lainnya
