Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Melesat hingga Rp427 Miliar
Konferensi Pers Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) (dok.Humas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi transaksi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tembus Rp427 miliar hingga kuartal II 2023. Dia menjelaskan nilai transaksi KKP di kuartal II mengalami peningkatan hingga 80 persen dibandingkan dengan nilai transaksi pada kuartal II 2022 yang mencapai Rp237 miliar.
"Kita optimis bahwa tahun 2023 ini akan terus lebih tinggi dari penggunaan KKP dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp753 miliar," ujarnya dalam acara Acara Temu Bisnis Tahap Keenam - Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dengan tema "Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Baca Juga: Dunia Masih Tidak Baik-Baik Saja, Negara Mana Saja yang Mulai Pulih?
1. Transaski belanja APBN gunakan KKP capai 117 ribu
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, jumlah transaksi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP), telah mencapai 117.000 transaksi.
KKP diluncurkan untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca Juga: Menkeu Lapor ke Jokowi, APBN Semester I Surplus Rp152,3 Triliun
2. Tren belanja negara pakai KKP terus meningkat
Editor’s picks
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Berdasarkan data yang dipaparkannya, selama periode 2019 hingga 2022, nilai transkasi kartu kredit pemerintah terus mengalami peningkatan mulai Rp243 miliar di tahun 2019 meningkat jadi Rp753 miliar di tahun 2022.
Kementerian Keuangan menginisiasi penggunaan kartu kredit di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
"KKP dapat digunakan satuan kerja, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang di bebankan pada APBN," jelasnya.
3. KKP dapat lacak penggunaan APBN secara cepat dan akurat
.jpg)
Ilustrasi Belanja E-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)Melalui penggunaan KKP, diharapkan seluruh satker dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, Kementerian Keuangan dapat melacak penggunaan APBN melalui KKP dengan cepat dan akurat.
"Dengan adanya kartu kredit ini kita mampu untuk melakukan tracking jauh lebih cepat akurat mengenai belanja dari satuan-satuan kerja," kata Menkeu.
Baca Juga: PPATK Bakal Cegah Duit BUMN dan APBN Mengalir ke Peserta Pemilu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
