Trump Ancam Tetapkan Tarif 50 Persen untuk Negara Pemasok Senjata Iran

Kebijakan tarif sebesar 50 persen ini akan berlaku untuk seluruh barang impor dari negara pelanggar tanpa terkecuali. Pengumuman mendadak tersebut memicu kekhawatiran atas potensi terganggunya rantai pasok global dari negara-negara industri besar. Trump menegaskan, Washington tidak akan tinggal diam melihat campur tangan asing yang berupaya memperkuat kembali Iran, yang ia sebut sebagai sponsor utama terorisme global.

"Negara mana pun yang mengirim senjata ke Iran akan langsung terkena tarif 50 persen untuk semua barang yang mereka jual ke AS, berlaku mulai sekarang, dan tidak ada pengecualian!" kata Trump, dilansir Hindustan Times.

Langkah ini dinilai pengamat sebagai manuver AS dalam menggunakan hegemoni pasarnya untuk menekan negara pengekspor besar. Pengamat ekonomi dari Atlantic Council, Josh Lipsky menilai pengumuman ini secara spesifik merupakan peringatan langsung bagi Beijing agar menghentikan pasokan suku cadang drone dan teknologi rudal ke Teheran.

Sebelum ancaman tarif ini muncul, militer AS dan sekutunya telah melancarkan serangan udara masif selama lebih dari lima minggu yang bersandi Operasi Epic Fury. Serangan yang mengerahkan pesawat pembom siluman B-2 dan pembom jarak jauh B-1 tersebut menargetkan fasilitas nuklir dan rudal Iran. Operasi itu dilaporkan sukses melumpuhkan lebih dari 85 persen pusat industri pertahanan Iran dan menghancurkan kekuatan angkatan laut mereka di kawasan Teluk.

Merespons tekanan tersebut, gencatan senjata berhasil disepakati berkat perundingan alot yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir. Dalam kesepakatan tersebut, Iran setuju untuk kembali membuka Selat Hormuz bagi pelayaran internasional dan menghentikan seluruh program pengayaan uranium.

Trump menyatakan penundaan serangan lanjutan dilakukan karena Iran telah mengajukan proposal 10 poin sebagai jalan tengah perdamaian.

"Kita sudah sangat dekat dengan kesepakatan damai jangka panjang dengan Iran dan wilayah Timur Tengah, tapi kita butuh waktu dua minggu ini untuk mematangkan kesepakatan itu," ujar Trump.

Kendati deklarasi politik telah dibuat, implementasi tarif 50 persen di lapangan diyakini akan menghadapi jalan terjal secara konstitusional. Pada Februari 2026, Mahkamah Agung AS telah mencabut kewenangan sepihak presiden yang diatur dalam Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) terkait penetapan tarif perdagangan darurat.

Akibatnya, pemerintah AS kini harus mencari dasar hukum alternatif, seperti penerapan Section 301 atau Section 232. Situasi ini semakin kompleks karena pengenaan tarif baru terhadap barang-barang China berpotensi merusak agenda pertemuan mendatang antara Trump dan Presiden Xi Jinping yang bertujuan memulihkan ekonomi bilateral.

Selain itu, AS saat ini masih sangat bergantung pada pasokan mineral tanah jarang dari China. Jika perang dagang kembali memanas, balasan dari Beijing dapat merugikan sektor teknologi dan pertahanan AS. Hal serupa berlaku bagi Rusia. Meski impor menurun sejak 2022, AS diproyeksikan masih membutuhkan pasokan paladium, pupuk, dan uranium dari Moskow senilai 3,8 miliar dolar AS (Rp64,93 triliun) pada 2025.

Perwakilan Perdagangan AS (USTR) berupaya meredam potensi konflik yang dapat mengganggu pasokan energi global.

"Kami tidak ingin memicu konflik besar dengan China, kami hanya ingin memastikan hubungan dagang tetap stabil demi keuntungan bersama," ungkap Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer.