Turun Drastis, Anggaran PEN 2022 Hanya Rp321 Triliun

16 Agu 2021, 19:36 WIB

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk 2022 sebesar Rp321,2 triliun. Alokasi itu berasal dari pos belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2022.

Di 2021, total anggaran PEN mencapai Rp744,75 triliun. Pemerintah memproyeksikan realisasinya hingga akhir tahun hanya 97,2 persen, atau Rp723,7 triliun. Adapun total anggaran PEN 2021 berasal dari belanja pemerintah pusat Rp482,7 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp83,2 triliun, pembiayaan Rp158,8 triliun, dan insentif perpajakan (shortfall) Rp52 triliun.

Apabila dibandingkan dengan anggaran PEN 2021, alokasi anggaran PEN 2022 sebesar Rp321,2 triliun menunjukkan penurunan hingga 33,45 persen atau turun Rp161,5 triliun. Perbandingan ini hanya pada anggaran PEN yang berasal pos belanja pemerintah pusat.

1. Fokus anggaran PEN 2022 untuk kesehatan dan perlindungan masyarakat

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan anggaran PEN 2022 akan difokuskan untuk penanganan kesehatan Rp148,1 triliun, dan perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun.

"Untuk PEN tetap dialokasikan di mana untuk kesehatan Rp148,1 triliun dan kemudian perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun," kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 yang disiarkan virtual, Senin (16/8/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran PEN 2022 juga masih akan dialokasikan untuk program lain yang belum termasuk dalam kedua pos di atas, seperti pos dukungan UMKM, kredit usaha rakyat (KUR), dan sebagainya.

"Untuk PEN beberapa yang pasti akan diteruskan seperti kesehatan sudah, perlindungan masyarakat, KUR yang targetnya tahun depan lebih tinggi lagi, pariwisata, TIK, ketahanan pangan nanti akan masuk," ujar Sri Mulyani.

2. Anggaran PEN 2022 masih fleksibel

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran PEN Rp321,2 triliun belum termasuk anggaran dari TKDD, dan sumber lain.

"Yang tidak muncul di dalam angka Rp321 triliun adalah belanja PEN yang berasal dari daerah. Karena selama ini dari TKDD itu sebagian masuk seperti 8 persen dari DAU DBH, maupun dari BLT desa," ucap Sri Mulyani.

Dengan demikian, alokasi anggaran PEN 2022 masih fleksibel. Artinya, kemungkinan ada perubahan alokasi menyesuaikan dengan situasi pandemik di 2022.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan anggaran PEN 2022 bisa saja bertambah, maupun berkurang. Apabila kasus COVID-19 terkendala, maka pemerintah bisa mengalihkan anggaran PEN yang tak terpakai untuk belanja pemerintah non-PEN.

"Kalau ekonomi baik dan COVID-19 bisa terkendali, maka kita bisa lakukan program yang tidak perlu melakukan refocusing. Sehingga 2022 kita minta ke seluruh K/L fokus reform dan pelayanan publik," kata Sri Mulyani.

3. Rincian anggaran kesehatan dalam PEN 2022

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, anggaran kesehatan dalam PEN 2022 akan digunakan untuk pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T) senilai Rp4,5 triliun.

Lalu, untuk perawatan pasien COVID-19 Rp14,9 triliun, obat COVID-19 Rp1 triliun, insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat selama 12 bulan Rp6,4 triliun, dan insentif nakes daerah Rp6,1 triliun yang juga disalurkan melalui earmarked Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kemudian, untuk pengadaan vaksin Rp38,44 triliun, dukungan vaksin pusat Rp3 triliun, dan dukungan vaksin di daerah Rp6,5 triliun melalui earmarked TKDD.

Selanjutnya, insentif perpajakan vaksin Rp2,4 triliun, penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp26,2 triliun yang juga melalui earmarked TKDD, dan antisipasi kesehatan lain Rp38,7 triliun.

4. Rincian anggaran PEN 2022 untuk perlindungan masyarakat

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan masyarakat dalam PEN 2022 sebesar Rp153,7 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun.

Lalu, untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp11 triliun, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp5,6 triliun, BLT Desa Rp27,2 triliun, dan cadangan perluasan untuk bansos Rp36,16 triliun.

Adapun perluasan bansos itu dipersiapkan untuk program bansos tunai, Kartu Sembako, bantuan kuota internet untuk siswa dan tenaga pendidik, serta cadangan anggaran perlindungan masyarakat itu sendiri sebesar Rp9 triliun.