Ultimatum ke Pejabat Pajak Baru, Purbaya: Jangan Ada Titipan!

12 Mei 2026, 14:38 WIB

Vadhia Lidyana

Ultimatum ke Pejabat Pajak Baru, Purbaya: Jangan Ada Titipan!

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (dok. YouTube Kemenkeu)

Intinya Sih

Purbaya Yudhi Sadewa melantik delapan pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak dan menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai bendahara negara.
Dalam arahannya, Purbaya memberi ultimatum agar para pejabat tidak menerima titipan, transaksi khusus, atau manipulasi angka demi menjaga kepercayaan publik.
Purbaya menekankan bahwa cara pejabat pajak melayani wajib pajak mencerminkan wajah DJP, Kementerian Keuangan, dan negara secara keseluruhan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa hari ini melantik delapan orang pejabat baru di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pejabat yang dilantik diberikan sejumlah wejangan dan ultimatum dari Purbaya, yang pada intinya menekankan soal integritas sebagai bendahara negara. Sebab, jika tidak menjaga integritas, dampaknya bukan hanya ke DJP, tapi juga ke Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi Anda jangan lupa, Anda mewakili negara. Kalau kita ada kesalahan, tindakan yang kurang bijak, nanti langsung dampaknya ke negara, bahkan ke Presiden. Jadi itu yang harus kita jaga," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

1. Ingatkan tak boleh ada titipan dan perlakuan khusus

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kemenkeu. (dok. Kemenkeu)

Purbaya memberikan peringatan kepada delapan orang pejabat pajak baru agar tidak memberikan perlakuan khusus atau menerima ‘titipan’.

"Saya ingatkan disini, jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus, tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas," tutur Purbaya.

2. Jadi wajah negara

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kemenkeu. (dok. Kemenkeu)

Purbaya menekankan, pejabat pajak adalah wajah DJP, wajah negara yang langsung melayani wajib pajak (WP).

"Cara bapak-ibu melayani wajib pajak, memimpin pegawai, mengelola pemeriksaan, mengarahkan penagihan, dan menjaga data, itu semua menentukan wajah DJP dan wajah Kementerian Keuangan secara keseluruhan, bukan itu saja, wajah negara," tutur dia.