Jakarta, IDN Times - Posisi utang pemerintah Indonesia naik ke level Rp7.950,52 triliun pada Oktober 2023. Utang mengalami kenaikan hingga Rp58,9 triliun dari periode September 2023 (month-to-month/mtm) yang tercatat sebesar Rp7.891,61 triliun.
Begitu pun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utang Indonesia malah mengalami peningkatan hingga 6,05 persen, yang saat itu hanya Rp7.496,70 triliun.
Dikutip dari buku APBN Kita Edisi November 2023, rasio utang pemerintah per Oktober 2023 mencapai 37,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski nilainya mengalami kenaikan, rasio utang per Oktober 2023 justru lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 37,95 terhadap PDB. Bahkan rasio utang tersebut masih lebij rendah dibandingkan dengan periode akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60 persen terhadap PDB sesuai dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40 persen dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita Edisi November 2023, Selasa (28/11/2023).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,66 persen dan pinjaman 11,34 persen.
Utang dalam bentuk SBN Rp7.048,90 triliun, rinciannya:
Lalu, jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp901,62 triliun.
Kemenkeu mengklaim, pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta peningkatan
literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.
"Pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen
SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan," tulis Kemenkeu.
Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.
Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang, maka pemerintah akan mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luarnegeri sebagai pelengkap.
"Utang pemerintah secara mayoritas berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,78 persen," ucap Kemenkeu.