Pemerintah Siapkan Dana Tambahan untuk Subsidi Pertalite
Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran dari pos belanja Kementerian ESDM untuk memenuhi subsidi Pertalite atau RON 90 hingga Desember 2026, dengan besarannya masih dihitung.
Anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir 2026 dinaikkan menjadi Rp500 triliun karena kenaikan Indonesian Crude Price yang dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia.
Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi energi Rp333,9 triliun kepada PLN dan Pertamina; pembayaran berlanjut pada November serta Desember.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite atau RON 90 hingga akhir 2026.
Airlangga mengatakan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari pos belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, ia belum merinci besaran anggaran maupun sumber pendanaan yang akan digunakan.
“Anggarannya, ya dari Energi (Kementerian ESDM), sudah pasti kan,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, dikutip Rabu (11/11/2026).
1. Tambahan anggaran hanya diberikan untuk penuhi kebutuhan BBM hingga Desember
Suasana pembelian BBM di SPBU Waingapu usai diperiksa Pertamina dan Polres Sumba Timur. (Dok Pertamina) Meski anggaran tambahan telah disiapkan, Airlangga belum mengungkapkan besaran tambahan kuota BBM bersubsidi yang akan diberikan. Pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan tambahan tersebut untuk memastikan pasokan Pertalite mencukupi hingga akhir tahun.
“Jumlahnya saya mesti dilihat lagi, ada tambahan saja,” ujarnya.
Airlangga menegaskan, tambahan anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan subsidi BBM pada Desember 2026. Sementara itu, kebutuhan anggaran subsidi BBM untuk 2027 masih dalam tahap penghitungan.
“Untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi,” jelasnya.
2. Anggaran subsidi energi dan kompensasi jadi Rp500 triliun
Antrian kendaraan mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Ciliwung. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun hingga akhir 2026. Kenaikan tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Suahasil mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan ICP.
"Karena kita mengambil situasi bahwa di tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," kata Suahasil dikutip, Rabu (4/11/2026).
3. Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp333,9 triliun
Suasana SPBU di Waingapu usai sidak Pertamina bersama Pemda dan Polres Sumba Timur. (Dok. Pertamina) Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar Rp338 triliun. Menurutnya, tambahan anggaran Rp500 triliun tersebut menjadi acuan pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) hingga akhir tahun.
Hingga 30 Oktober 2026, pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp333,9 triliun. Pembayaran akan terus dilakukan pada November dan Desember sesuai dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang telah disesuaikan.
"Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun. Dan tentu November, Desember tentu akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada," ujar Suahasil.
