China Perpanjang 2 Bulan Penangguhan Tarif Tambahan Impor AS
- China memperpanjang dua bulan penangguhan tarif tambahan 24 persen atas impor AS, efektif 10 November 2026, sambil mempertahankan tarif tambahan 10 persen.
- Komisi Tarif Bea Cukai China menyebut kebijakan ini menjalankan konsensus pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di Washington serta mendukung stabilitas kerja sama dagang bilateral.
- China juga menangguhkan hingga 10 Januari 2027 biaya pelabuhan bagi kapal terkait AS dan penyelidikan sektor perkapalan, sembari memantau rencana tarif baru Washington.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China memperpanjang penangguhan tarif tambahan sebesar 24 persen untuk barang-barang impor asal Amerika Serikat (AS) selama dua bulan ke depan. Penyesuaian tarif yang diumumkan pada Senin (9/11/2026) ini mulai berlaku efektif pada Selasa (10/11/2026), pukul 13.01 waktu setempat.
Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara menyatakan kebijakan tersebut diambil guna mengimplementasikan kesepakatan pertemuan kepala negara kedua pihak di Washington. Meski menunda tarif 24 persen, otoritas China tetap memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen untuk impor asal AS.
1. Implementasi hasil pertemuan bilateral di Washington
Gedung Putih, Washington D.C. (unsplash.com/Tabrez Syed) Dilansir Xinhua, langkah ini menerapkan “hasil dan konsensus yang dicapai pada pertemuan di Washington antara kepala negara China dan Amerika Serikat”. Langkah ini menyesuaikan tindakan tarif tambahan yang tercantum dalam Pengumuman Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara Nomor 4 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan sesuai undang-undang tarif, undang-undang kepabeanan, undang-undang perdagangan luar negeri milik China, serta prinsip dasar hukum internasional.
Sebelumnya, pertemuan bilateral di Washington pada September mempertemukan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Kedua belah pihak mengusulkan paket pemotongan tarif timbal balik senilai 60 miliar dolar AS atau setara Rp1.085,1 triliun yang belum difinalisasi. Usulan tersebut mencakup barang pertanian AS senilai sekitar 17 miliar dolar AS atau setara Rp307,45 triliun yang diimpor China pada 2024.
2. Sikap otoritas China terhadap rencana tarif baru AS
Beijing, China (unsplash.com/Christian Lue) China mencatat bahwa pihak AS telah berulang kali menyatakan niat mengganti tarif di bawah International Emergency Economic Powers Act yang telah dinyatakan tidak sah dengan tarif Section 301. Menghadapi perkembangan tersebut, pihak otoritas China menegaskan komitmen pengawasan terhadap langkah Washington.
“China akan terus mengikuti perkembangan langkah pihak AS selanjutnya dan menyesuaikan tindakan balasan tarif yang relevan sesuai situasi,” sebut komisi sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Komisi menambahkan bahwa kelanjutan penangguhan sebagian tarif tambahan impor AS ini kondusif bagi hubungan dagang. Kebijakan ini dinilai mampu menyediakan lingkungan kebijakan yang relatif stabil serta dapat diprediksi bagi kerja sama antarperusahaan kedua negara, sekaligus mendorong pembangunan hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS yang berkelanjutan.
3. Penangguhan biaya pelabuhan kapal terhubung AS
ilustrasi kapal kargo (pexels.com/William Liu) Selain tarif impor, Kementerian Transportasi China pada Senin (9/11/2026) mengumumkan kelanjutan penangguhan penarikan biaya khusus pelabuhan untuk kapal-kapal yang terhubung dengan AS. Penangguhan pungutan biaya khusus tersebut ditetapkan berlaku hingga 10 Januari 2027.
Kementerian Transportasi China juga memperpanjang penangguhan penyelidikan terkait dampak keamanan dan kepentingan pengembangan industri perkapalan, pembuatan kapal, serta rantai pasok industri terkait hingga 10 Januari 2027. Dilansir Anadolu Agency, penangguhan biaya pelabuhan dan investigasi selama satu tahun ini pertama kali diumumkan pada November tahun lalu sesuai konsensus perundingan ekonomi dan perdagangan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Langkah penangguhan awal oleh Beijing pada tahun lalu tersebut bertepatan dengan tindakan Washington yang menangguhkan langkah akhir dari investigasinya. Penyelidikan oleh pihak AS tersebut sebelumnya menargetkan sektor maritim, logistik, dan sektor pembuatan kapal milik China.
