Utang Pemerintah Tembus Rp7 Ribu Triliun, Masih Amankah?

30 Jun 2022, 13:13 WIB

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Jumlah utang pemerintah mencapai Rp7.002,24 triliun per akhir Mei 2022. Mengutip dokumen APBNKita edisi Juni 2022, rasio utang terhadap PDB hingga 31 Mei sebesar 38,88 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

"Secara nominal, terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan realisasi bulan April 2022," tulis Kemenkeu dalam dokumen APBNKita yang dikutip IDN Times, Kamis (30/6/2022).

1. Utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,20 persen dari seluruh komposisi utang akhir Mei 2022.

Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik atau rupiah sebesar 70,68 persen. Selain itu, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74 persen.

Lebih rinci lagi, komposisi utang domestik Rp4.934,56 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp4.055,03 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp879,53 triliun. Selanjutnya dalam bentuk Valas sebesar Rp1.241,27 triliun, terdiri dari SUN Rp967,67 triliun, dan SBSN Rp273,6 triliun.

Selanjutnya pinjaman dalam negeri Rp14,74, pinjaman luar negeri Rp811,67 triliun. Pinjaman luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, dan commercial banks.

2. Pemerintah pastikan portofolio utang dijaga agar terus optimal

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Portofolio utang dijaga agar terus optimal sehingga peningkatan utang telah diperhitungkan secara matang demi mendapatkan risiko dan biaya yang paling efisien.

Dari segi jatuh tempo, Kemenkeu menjelaskan komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jatuh tempo (average time to maturity) sepanjang 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,7 tahun.

"Pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh BPK. Dalam pelaksanaannya, pengadaan utang pemerintah juga memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembiayaan," jelas Kemenkeu.

3. Pemerintah juga antisipasi risiko global yang dapat mempengaruhi utang

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam menghadapi risiko global yang saat ini bergeser pada peningkatan isu geopolitik dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), pemerintah melakukan beberapa penyesuaian strategi pembiayaan melalui utang di tahun 2022.

Hal itu meliputi penurunan target lelang SBN, fleksibilitas penerbitan SBN Valas baik dari jumlah dan waktu penerbitan, fleksibilitas pembiayaan melalui development partners, optimalisasi SBN Ritel, penguatan sinergi dengan BI melalui SKB I dan SKB III hingga akhir 2022.

"Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Dengan adanya peningkatan kinerja pendapatan negara yang baik dan didukung realisasi pembiayaan utang yang on track, serta optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, defisit APBN 2022 diperkirakan akan lebih rendah dari target sebagaimana dua tahun sebelumnya," ujar Kemenkeu.

Pemerintah optimis di tahun 2023 APBN dapat kembali menuju defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.