Erick Bersih-bersih BUMN, Ampuh Sembuhkan Perusahaan Pelat Merah?
Konferensi pers penyerahan empat dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah, Selasa (3/10/2023). (dok. Kementerian BUMN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah menyerahkan data dana pensiun BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Dari empat dana pensiun yang bermasalah, dua di antaranya terindikasi korupsi.
Upaya bersih-bersih BUMN sendiri telah dilakukan sejak 2019, dimulai dari penyidikan kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Lalu, berlanjut pengusutan kasus korupsi PT Asabri, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan sebagainya.
1. Harus ada pembenahan di internal BUMN
Kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menilai, upaya bersih-bersih BUMN bisa memberikan dampak yang lebih tajam jika diiringi pembenahan secara internal di BUMN.
"Artinya, jika membutuhkan langkah-langkah represif dengan melaporkan agar aparat penegak hukum (APH) mengambil serta menegakan hukum sebagai treatmen untuk membuat BUMN menjadi sehat adalah baik, akan tetapi perlu dan penting juga agar sang menteri membuat serta menata sistem pengendalian internal BUMN," ujar Fahri, Jumat (6/10/2023).
Baca Juga: Kementerian BUMN Minta Tambahan PMN Rp25 Triliun buat BUMN Karya
2. Insan BUMN harus diawasi dengan sistem pengendalian internal
Editor’s picks
Pembukaan BUMN Fest 2023 di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/7/2023). (dok. Kementerian BUMN)Dengan adanya penataan sistem pengendalian internal BUMN, menurut Fahri, maka ke depannya menteri boleh berganti, tetapi sistem yang kredibel di internal Kementerian BUMN dan BUMN telah mapan.
"Adalah lebih absolut. Tujuannya agar segala kebocoran serta deviasi atau penyimpangan keuangan negara dapat di eleminir serta teratasi," tutur Fahri.
3. Perlu ada pengawasan dari pemimpin negara
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (tengah) ketika melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan). (www.instagram.com/@erickthohir)Namun, Fahri menekankan, sistem pengendalian internal di BUMN juga perlu pengawasan pemimpin negara, dalam hal ini presiden. Sehingga, kinerja lembaga pemerintah bisa lebih bersih dan upaya penyembuhan BUMN yang sakit bisa efektif.
"Semua bisa terwujud jika menteri atau presiden mempu membuat sebuah sistem kerja kelembagaan yang kredible serta bersih," ucap Fahri.
Baca Juga: Pengalaman Erick Thohir di Pemerintahan Dinilai Dibutuhkan Prabowo
Topik:
Berita Terkini Lainnya
