Yield Obligasi RI Tinggi, CSIS Ungkap Masalah Fiskal
- Imbal hasil surat utang RI tinggi mencerminkan besar premi risiko yang diminta investor.
- Pemerintah menghadapi tekanan defisit dan peningkatan utang, serta kebijakan moneter terperangkap oleh kebijakan fiskal.
- Ketergantungan pasar SBN terhadap Bank Indonesia berpotensi melemahkan transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Jakarta, IDN Times — Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Deni Friawan, menilai tingginya imbal hasil (yield) surat utang pemerintah Indonesia mencerminkan besarnya premi risiko yang diminta investor. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya persepsi risiko terhadap perekonomian nasional.
Menurut Deni, tingginya yield obligasi pemerintah tidak terlepas dari lemahnya pengelolaan fiskal dan makroekonomi. Faktor lain yang turut memperberat adalah persoalan stabilitas politik dan kepastian hukum.
"Bond yield atau imbal hasil (bunga utang) kita itu sangat besar dibandingkan negara-negara lain di dunia. Kenapa? Ya karena resiko atau premi resiko kita itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Ya karena pengelolaan fiskal kita dan makroekonomi kita itu tidak baik, selain ada permasalahan stabilitas politik dan hukum," kata Deni dalam media briefing di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Dari sisi fiskal, pemerintah saat ini menghadapi tekanan defisit yang berkelanjutan serta peningkatan utang. Ekspansi fiskal dinilai cukup agresif, namun sebagian besar belanja masih bersifat konsumtif.
Konsekuensinya, pembiayaan defisit sangat bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar, yang pada akhirnya meningkatkan beban pembiayaan utang.
Pada saat yang sama, kebijakan moneter dinilai semakin terperangkap oleh kebijakan fiskal. Menurut Deni, ketika pemerintah menerbitkan SBN dalam skala besar, Bank Indonesia (BI) harus menjaga stabilitas pasar obligasi dan harga SBN agar tidak bergejolak.
Ia memberikan ilustrasi, bahwa ketika penerbitan SBN dilakukan secara besar-besaran, BI harus melakukan intervensi. Intervensi ini seharusnya meningkatkan likuiditas, namun karena BI juga harus menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas tersebut akhirnya harus disterilisasi, salah satunya melalui penerbitan SRBI.
“Ketika SBN dijual, BI harus menjaga harga SBN dengan melakukan intervensi sehingga money supply seharusnya meningkat. Tapi karena BI harus menjaga stabilitas makroekonomi, mau tidak mau mereka harus melakukan sterilisasi dengan menjual SRBI. Artinya, di sisi fiskal terjadi ekspansi, namun di sisi lain BI tetap harus menjaga stabilitas,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat arah kebijakan ekonomi menjadi kurang efektif. Di satu sisi, kebijakan fiskal bersifat ekspansif. Namun di sisi lain, kebijakan moneter justru dipaksa tetap ketat demi menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Akibatnya, stimulus kebijakan tidak bekerja secara optimal. Deni menilai, kritik terhadap BI yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi kurang tepat sasaran.
“Kalau ada yang menyalahkan BI karena tidak mendukung, itu tidak sepenuhnya benar. BI memang harus menjaga stabilitas. Justru yang perlu dibenahi adalah fiskalnya,” ujarnya.
Deni juga menyoroti meningkatnya ketergantungan pasar SBN terhadap Bank Indonesia. Dalam jangka panjang, BI berpotensi menjadi pembeli utama SBN. Kondisi ini berdampak pada melemahnya transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Ia mencontohkan, pelonggaran suku bunga acuan atau penurunan giro wajib minimum (GWM) tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.
“Ketika BI menurunkan suku bunga atau melonggarkan GWM, dampaknya ke ekspansi kredit sangat terbatas. Kredit hanya tumbuh sekitar 7 persen–8 persen, meskipun stimulus fiskal dan moneter sudah cukup besar,” kata Deni.
Pertumbuhan kredit yang minim pada akhirnya membatasi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Deni, tanpa perbaikan kualitas kebijakan fiskal dan pengelolaan defisit yang lebih prudent, efektivitas kebijakan moneter akan terus tergerus. Di sisi lain, biaya utang pemerintah berpotensi tetap tinggi, seiring bertahannya persepsi risiko di mata investor global.
