Jakarta, IDN Times - Hire purchase atau sewa beli merupakan skema pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang maupun jasa bernilai tinggi. Dalam mekanisme ini, pembeli membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian melunasi sisa harga barang beserta bunganya melalui pembayaran cicilan.
Istilah hire purchase umum digunakan di Inggris Raya. Sementara di Amerika Serikat, skema serupa lebih dikenal sebagai installment plan atau rencana cicilan, meski terdapat sejumlah perbedaan dalam penerapannya.
Dilansir Investopedia, hire purchase merupakan bentuk perjanjian kredit antara pembeli dan penjual. Setelah membayar uang muka, pembeli melanjutkan pembayaran cicilan hingga seluruh harga barang dan biaya bunga dilunasi.
Setelah seluruh kewajiban pembayaran selesai, hak kepemilikan atas barang baru beralih kepada pembeli. Skema ini memiliki kemiripan dengan rent-to-own, yaitu sistem sewa yang memberikan opsi kepemilikan kepada penyewa selama masa perjanjian berlangsung.
Model pembiayaan tersebut dapat membantu konsumen yang memiliki keterbatasan akses kredit untuk memperoleh barang dengan harga tinggi melalui pembayaran yang dibagi dalam jangka waktu lebih panjang.
Di sisi lain, skema ini juga memberikan perlindungan bagi penjual karena barang dapat ditarik kembali apabila pembeli tidak mampu memenuhi kewajiban cicilan.
Meski kerap disamakan dengan installment plan di Amerika Serikat, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Dalam installment plan, hak kepemilikan biasanya langsung berpindah kepada pembeli setelah kontrak ditandatangani. Sebaliknya, pada hire purchase, kepemilikan baru berpindah setelah seluruh pembayaran diselesaikan.
Perjanjian sewa beli dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan modal kerja tetapi membutuhkan aset untuk menunjang operasional. Pembayaran dalam skema ini juga dapat dicatat sebagai beban perusahaan, sehingga dalam kondisi tertentu dinilai lebih efisien dibandingkan pinjaman konvensional.
Skema tersebut kerap dimanfaatkan oleh perusahaan yang perlu menjaga ketersediaan kas namun tetap membutuhkan aset bernilai besar, seperti mesin untuk sektor konstruksi, manufaktur, maupun transportasi. Selain itu, perusahaan rintisan yang belum memiliki banyak agunan juga dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk memperoleh aset yang dibutuhkan.
Dari sisi keuangan, penggunaan hire purchase berpotensi meningkatkan return on capital employed (ROCE) dan return on assets (ROA) karena perusahaan tidak perlu menambah utang dalam jumlah besar untuk membeli aset secara langsung.
Meski demikian, biaya keseluruhan dalam skema sewa beli umumnya lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai karena adanya komponen bunga. Pengguna juga berisiko membeli barang yang nilainya melebihi kemampuan keuangan mereka serta menghadapi beban administrasi yang lebih kompleks.
Selain itu, pembeli dapat dikenakan tingkat bunga yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, barang yang dibeli juga dapat dikembalikan sehingga perjanjian berakhir, selama kewajiban pembayaran minimum telah dipenuhi. Namun, pembeli tetap berpotensi mengalami kerugian karena dana yang telah dibayarkan sebelumnya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.
Agar memiliki kekuatan hukum, kontrak hire purchase harus memuat sejumlah informasi penting. Di antaranya identitas pembeli dan penjual, tanggal perjanjian, serta rincian barang yang menjadi objek transaksi.
Selain itu, kontrak juga perlu mencantumkan harga pembelian, besaran cicilan, jumlah pembayaran terakhir, jadwal pembayaran, tingkat persentase tahunan atau Annual Percentage Rate (APR), serta biaya tambahan yang dapat dikenakan selama masa perjanjian.
Dokumen tersebut juga harus secara jelas menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan perjanjian hire purchase. Kontrak umumnya mencantumkan masa pembatalan atau cooling-off period, yang memungkinkan pembeli membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu setelah menerima kontrak.
Dalam salah satu contoh penerapannya, pembeli dapat diberikan waktu hingga 15 hari untuk membatalkan perjanjian tersebut.