Cari Modal Usaha Harus lewat Bank? Cek Faktanya Dulu!
Modal usaha tidak hanya berasal dari bank; pelaku usaha dapat memanfaatkan lembaga keuangan nonbank, program pemerintah, dan koperasi sesuai kebutuhan dana serta kemampuan angsuran.
POJK Nomor 19 Tahun 2025 mendorong akses pembiayaan UMKM yang mudah dan inklusif. Hingga 23 September 2026, KUR tersalurkan Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur.
KDMP didukung pembiayaan Himbara dan membantu ekonomi lokal melalui kemitraan, bahan produksi, pemasaran, serta layanan transaksi perbankan dasar seperti tarik-setor tunai dan pembayaran tagihan.
Mendapatkan modal menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dana tambahan dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan operasional, hingga mengembangkan bisnis.
Selama ini, pinjaman bank sering dianggap sebagai salah satu jalan utama untuk mendapatkan modal usaha. Padahal, ada berbagai pilihan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mengetahui pilihan tersebut.
Lantas, apa saja alternatif pembiayaan selain pinjaman bank? Yuk, cek faktanya!
1. Mengenal pilihan pembiayaan selain pinjaman bank
ilustrasi pembiayaan untuk modal usaha. (dok.123rf.com/egaranugrah) FAKTA: Pelaku usaha memiliki berbagai pilihan untuk mendapatkan pembiayaan, mulai dari lembaga keuangan nonbank, program pembiayaan pemerintah, hingga koperasi.
Anggapan bahwa pinjaman bank menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan modal usaha ternyata kurang tepat. Sebab, ada sejumlah lembaga dan program lain yang menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan bisnisnya.
Pilihan lainnya adalah koperasi, termasuk di tingkat desa dan kelurahan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Beragam pilihan tersebut menunjukkan bahwa akses modal tidak hanya bergantung pada pinjaman bank. Pelaku usaha bisa mempertimbangkan lembaga dan program pembiayaan yang sesuai dengan skala bisnis, kebutuhan dana, serta kemampuan membayar angsuran.
2. Akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM
ilustrasi pelaku UMKM mendapatkan modal usaha. (dok.123rf.com/ferli) FAKTA: Pemerintah memperluas akses pembiayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya terus diperkuat pada 2026.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.
Melalui kebijakan tersebut, lembaga keuangan juga didorong menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik bisnis dan siklus usaha UMKM. Proses penyaluran pembiayaan diharapkan bisa lebih sederhana, dengan biaya yang wajar dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Selain melalui regulasi, pemerintah juga memperkuat penyaluran kredit program, terutama KUR. Program ini memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif dengan dukungan subsidi bunga atau margin dari pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga 23 September 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur. Program tersebut juga tercatat mendukung penyerapan tenaga kerja sekitar 10,83 juta orang.
Pemerintah turut mengarahkan penyaluran KUR agar semakin menyasar sektor produksi. Pada 2026, porsi penyaluran KUR ke sektor tersebut telah mencapai 66 persen. Fokus ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat produktivitas, sekaligus membuka peluang kerja.
Tak hanya KUR, pemerintah juga menetapkan target penyaluran kredit program hingga Rp332 triliun pada 2026. Target tersebut mencakup KUR, Kredit Alsintan untuk mendukung modernisasi pertanian, Kredit Industri Padat Karya, serta Kredit Program Perumahan.
Berbagai kebijakan dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Dengan pilihan pembiayaan yang semakin beragam dan penyaluran yang lebih mudah dijangkau, UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh dan naik kelas.
3. KDMP mendekatkan akses pembiayaan kepada masyarakat
ilustrasi pelaku usaha mendapatkan kerja sama pembiayaan. (dok. 123rf.com/ferli) FAKTA: Pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada KDMP melalui Himbara untuk membantu pengembangan kegiatan usaha koperasi. Keberadaan KDMP juga dapat mendukung kebutuhan usaha masyarakat melalui kemitraan dan akses pasar.
Selain memperluas pilihan pembiayaan melalui lembaga keuangan, penguatan koperasi di tingkat desa juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui KDMP yang dikembangkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus mendekatkan berbagai layanan kepada warga.
Dengan kegiatan usaha yang berjalan, koperasi juga berpeluang memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal melalui kemitraan, penyediaan kebutuhan produksi, hingga pemasaran produk.
Contohnya terlihat di Desa Cikasungka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. KDMP setempat membantu peternak ayam petelur memperoleh jalur pemasaran alternatif untuk menjual hasil produksinya. Kehadiran koperasi memberikan pilihan lain selain menjual telur melalui agen, sekaligus membuka ruang negosiasi yang lebih besar bagi peternak.
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, diserbu warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok. (dok. jatengprov.go.id) Manfaat serupa dirasakan Endah Rasida, pelaku UMKM keripik di wilayah tersebut. Ia terbantu mendapatkan bahan baku produksi, seperti tepung tapioka dan penyedap rasa, melalui koperasi. Bahkan, KDMP juga menjalin kemitraan dengan warung kecil dengan menyediakan barang dagangan yang bisa dijual kembali oleh pedagang.
Selain mendukung kegiatan usaha, sejumlah KDMP juga menghadirkan layanan keuangan dasar melalui agen perbankan seperti Agen BRILink. Warga bisa melakukan tarik dan setor tunai, membayar tagihan, hingga mengisi ulang dompet digital tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor bank.
Dengan penguatan pembiayaan dan kegiatan usaha tersebut, KDMP diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses layanan dan dukungan usaha yang lebih dekat. (WEB)
