Pemerintah Siapkan Tiga Agenda Reformasi Pasar Modal, Ini Daftarnya

Untuk mewujudkannya, pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi yang dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan memanfaatkan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan regulasi maupun birokrasi di berbagai sektor ekonomi.

"Kemenko Perekonomian mengoordinasikan kebijakan. Kami meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya," ujar Dradjad.

Adapun, sejumlah usulan kebijakan yang masuk di antaranya mencakup sektor perpajakan, bea masuk, ekonomi hijau, hingga sektor ekonomi riil. Berbagai usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Agenda kedua adalah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI mempercepat pengambilan keputusan ketika ditemukan indikasi ketidakwajaran maupun pelanggaran di pasar modal.

Dradjad menilai, BEI selama ini telah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan baik. Meski demikian, pemerintah mendorong BEI meningkatkan komunikasi kepada publik mengenai berbagai langkah penegakan hukum yang telah dilakukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan regulator dalam menangani dugaan pelanggaran di pasar modal.

" Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut," tutur Dradjad.

Sementara itu, agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal bagi masyarakat, khususnya pemegang saham dan investor. Pemerintah menilai pemahaman masyarakat terhadap pasar modal masih perlu ditingkatkan, padahal perannya semakin penting bagi perekonomian.

Terlebih, saat ini lebih dari 34 juta warga negara Indonesia (WNI) telah berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, ia berharap partisipasi masyarakat dalam investasi terus meningkat.

"Kami berharap akan lebih banyak lagi yang masuk di pasar keuangan sebagai salah satu sumber untuk investasi mereka," katanya.

Menurut Dradjad, fungsi pasar modal saat ini tidak lagi sebatas menjadi sarana bagi perusahaan untuk menghimpun dana. Pasar modal juga telah berkembang menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk menyimpan dan mengembangkan aset.

Karena itu, pergerakan pasar saham turut memengaruhi nilai aset masyarakat yang telah berinvestasi di bursa. Pemerintah pun berkepentingan menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi nilai investasi mereka.

"Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi, negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya," ucap Dradjad.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menambahkan, reformasi pasar modal akan dilakukan secara konsisten melalui peningkatan transparansi, likuiditas, dan efektivitas pengawasan. Ia menegaskan, reformasi tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk merespons kekhawatiran penyedia indeks global, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.

Menurut Jeffrey, peningkatan nilai perusahaan tercatat harus berjalan beriringan dengan pendalaman pasar, baik dari sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply). Dari sisi permintaan, partisipasi investor ritel yang sudah tinggi perlu diimbangi dengan peningkatan keterlibatan investor asing dan investor institusi domestik.

Sementara dari sisi penawaran, BEI akan mendorong ketersediaan instrumen investasi berkualitas, peningkatan porsi saham publik (free float), serta pengembangan produk-produk baru yang dapat menjadi alternatif bagi investor.

"Tentu dari sisi supply harus ada instrumen yang berkualitas, free float yang lebih baik, dan produk-produk baru yang dapat menjadi pilihan para investor kita," ujar Jeffrey.