Pengaturan Kripto Dialihkan ke OJK, Bappebti Bantah Gagal Jalani Tugas
Jakarta, IDN Times - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko menegaskan peralihan pengaturan perdagangan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan karena Bappebti gagal menjalankan tugasnya.
Peralihan itu dilakukan seiringan dengan amanat dalam pasal 6 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelum disetujuinya RUU P2SK, seluruh tata kelola aset kripto berada di bawah kewenangan Bappebti.
Selain aset kripto, pengaturan perdagangan kontrak berjangka valuta asing (valas) juga akan dialihkan ke OJK.
"Kenapa dipindahkan? Apakah selama ini Bappebti tidak perform? Apakah selama ini Bappebti katakanlah tidak mampu mengelola kripto dan derivatif? Kalau kita lihat data yang ada, tidak ada hal yg mengatakan bahwa Bappebti gagal mengelola kedua hal ini," kata Didid dalam acara Outlook Bappebti 2023, Rabu (4/1/2023).
1. Jumlah permasalahan aset kripto saat dikelola Bappebti sangat kecil
Menurut Didid, selama ini, jumlah permasalahan terkait perdagangan aset kripto sangat kecil bila dibandingkan jumlah transaksinya.
"Permasalahan ada, tetapi relatif bisa kita atasi. Kalau kita bandingkan rasio permasalahan dengan jumlah transaksi, rasio permasalahan itu masih di bawah 0,1 persen. Jadi masih sangat kecil," ujar Didid.
2. Pertumbuhan aset kripto bisa berdampak pada stabilisasi keuangan
Adapun pasal yang mengatur peralihan itu dalam UU P2SK dibuat karena melihat prediksi Financial Stability Board (FSB) yang menyatakan pesatnya pertumbuhan aset kripto bisa berdampak pada stabilisasi keuangan.
Oleh sebab itu, OJK-lah yang akan mengatur perdagangan aset kripto untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.
"Adanya laporan dari FSB yang mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan nilai aset kripto dapat berdampak pada stabilisasi keuangan. Jadi ketika kripto semakin tumbuh kata FSB, ini nanti akan ada kompleksitas dengan stabilisasi sektor keuangan. Sehingga kita saat itu sepakat, kami berdiskusi, kebijakan publik yang dihasilkan harus forward looking. Kita tidak bisa hanya melihat kondisi history saja. Tetapi ke depannya ini nanti seperti apa," kata Didid.
3. Peralihan dilakukan bertahap dengan masa transisi 2 tahun
Adapun peralihan pengaturan aset kripto ke OJK dilakukan secara bertahap, dengan masa transisi 2 tahun. Sebelum itu, Bappebti harus menyusun peraturan pemerintah (PP) bersama instansi terkait yang mengatur masa peralihan tersebut. PP itu harus dibuat dalam waktu maksimal 6 bulan.
"Jadi kita punya waktu selama 6 bulan untuk menyusun PP, di mana PP itu menjadi acuan untuk masa transisi selama 2 tahun perpindahan 2 item tadi dari Bappebti ke OJK," tutur dia.
Bappebti sendiri diperintahkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan untuk memastikan tata kelola perdagangan aset kripto dalam posisi yang sangat baik sebelum dialihkan ke OJK.
"Jadi harus dipastikan dua hal ini, tata kelola kripto maupun perdagangan berjangka derivatif itu tata kelolanya sudah berjalan dengan baik. Sehingga ketika dipindahkan ke OJK barang itu dalam posisi baik. Sehingga industri bisa berjalan dengan baik," ucap Didid.
