6 Langkah Mengatasi Krisis Stunting di Indonesia

Pada bulan Agustus 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan implementasi National Strategy to Accelerate Stunting Prevention atau StraNas Stunting dengan identifikasi 100 kabupaten prioritas pertama: kabupaten dengan prevalensi stunting tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi untuk tahun 2018. 100 wilayah merupakan bagian dari gelombang pertama di mana proses akselerasi telah dimulai dan akan mencakup hampir 22.000 desa di seluruh negeri dengan sekitar 3,1 juta anak stunting.

Mengikuti 100 kabupaten pertama, StraNas Stunting mengusulkan peningkatan yang ambisius dalam skala program dengan peningkatan lima kali lipat selama lima tahun: 160 kabupaten atau kota di 2019; 390 kabupaten atau kota pada tahun 2020 dan mencapai cakupan penuh dengan 514 kabupaten dan kota pada 2021. Strategi ini mendukung tujuan-tujuan yang disepakati secara internasional, terutama untuk memotong jumlah anak stunting di bawah lima hingga 40 persen.

Mengakui akar penyebab stunting adalah multisektoral, StraNas Stunting berfokus pada kesehatan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD), air, sanitasi dan kebersihan, keamanan pangan, serta insentif perlindungan sosial bagi orang tua untuk mendapatkan nutrisi dan kesehatan. StraNas Stunting melibatkan 22 kementerian dan mengeluarkan sekitar 3,9 miliar dolar AS pertahun untuk prioritas dalam ketersediaan dan pengiriman mereka untuk ibu dan anak yang membutuhkan di kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, perlindungan sosial dan keamanan pangan.

Ada semakin banyak pengalaman di negara berkembang lainnya yang merupakan "pendekatan konvergensi" - intervensi multisektoral yang dikoordinasikan untuk bersama-sama menargetkan kawasan geografi prioritas dan penerima manfaat untuk mengatasi stunting, dapat menjadi efektif (Levinson dan Balarajan, 2013). Berbagai kombinasi intervensi gizi, yang melibatkan berbagai sektor, telah bekerja di berbagai negara di semua wilayah di dunia dan memberikan pelajaran yang sangat baik tentang bagaimana hal itu tercapai (Gillespie et al., 2016).

Tingkat stunting anak di Peru turun hampir setengahnya dalam waktu kurang dari satu dekade, dari sekitar 28 persen pada tahun 2008 menjadi sekitar 13 persen pada tahun 2016, sebagian karena dorongan nutrisi multisektoral yang besar (Marini, Rokx dan Gallagher, 2017). Ciri utama lain dari keberhasilan Peru adalah meyakinkan pembuat kebijakan, pejabat publik dan orang tua tentang pentingnya intervensi anak usia dini untuk mendorong mereka mengatasi kekurangan gizi dan membuat mereka sadar akan kekurangan gizi kronis sebagai masalah. Peru meluncurkan kampanye komunikasi nasional yang sukses seputar stunting.

Tidak hanya di Peru, langkah penurunan tingkat stunting dapat juga diterapkan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator kampanye nasional penanganan stunting mendorong komunikasi fokus dan integratif, melalui berbagai kanal komunitas. Dengan semakin mudahnya akses di bidang teknologi, keikutsertaan generasi milenial sangat berpengaruh dalam hal ini. Informasi yang akan disampaikan akan lebih cepat tersebar dan tepat sasaran.

Secara global, ada pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mencapai terobosan dalam menanggulangi stunting. Sementara lebih banyak sumber daya mungkin diperlukan, yang lebih penting, uang harus dibelanjakan dengan cara yang terkoordinasi, dari pemerintah pusat ke masyarakat. Kebijakan yang tepat sangat penting untuk kesuksesan.

Pengeluaran untuk intervensi gizi penting di Indonesia. Namun, ada masalah efisiensi dan efektivitas besar yang penting terkait dengan sumber daya apa yang dihabiskan dan di mana. Pemerintah telah menghabiskan sekitar 51,9 triliun (3,9 miliar dolar AS) untuk intervensi gizi setiap tahun, yang sebanding dengan negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya, tetapi tidak semuanya dihabiskan untuk intervensi yang paling efektif.

Pengaturan saat ini untuk intervensi gizi menderita fragmentasi, pelaksanaan yang tertunda, misalokasi sumber daya yang signifikan, kualitas data yang buruk dan penggunaan dan koordinasi multisektoral yang tidak efektif.

Di negara yang terdesentralisasi seperti Indonesia, koordinasi antar pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Sekitar 50 persen dari uang pemerintah untuk layanan dibelanjakan, dan dialokasikan, secara lokal (Kemenkeu, 2017). Indonesia sekarang bertekad untuk mengubah arus melawan stunting dengan mengadopsi pendekatan yang jelas, terkoordinasi dan terpadu di pemerintah dan masyarakat, termasuk peningkatan efisiensi pengeluaran melalui pendekatan berbasis hasil.

Upaya strategis dan berkelanjutan, dalam skala signifikan, sangat penting untuk menurunkan tingkat stunting. Untuk memastikan bahwa keluarga memiliki akses ke semua input penting untuk pertumbuhan yang sehat, konvergensi harus menjangkau rumah tangga. Seharusnya di Indonesia tidak hanya sektor kesehatan yang diutamakan, tetapi lebih banyak sektor. Sektor-sektor tersebut antara lain pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, air, sanitasi dan kebersihan. Ini berarti memastikan berbagai sektor bekerja bersama menuju satu tujuan: mengurangi faktor-faktor yang menyokong angka stunting yang tinggi di negara ini.

Dalam prakteknya, itu berarti koordinasi antar sektor, serta antara berbagai tingkat pemerintahan diperlukan. Dan itu termasuk membangun kapasitas pemerintah lokal untuk mendiagnosa dan memantau penggerak stunting dan solusi. Tindakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas nutrisi bagi ibu dan anak umumnya dapat didefinisikan sebagai intervensi khusus gizi, seperti diet yang cukup, sehat (termasuk menyusui), suplementasi mikronutrien dan praktik pemberian makan anak yang tepat.

Tindakan yang diambil untuk memperbaiki lingkungan yang memungkinkan dapat berdampak pada nutrisi dapat dikategorikan secara luas sebagai intervensi peka gizi, seperti akses ke perawatan kesehatan yang baik untuk ibu dan bayi, keamanan pangan, pertanian, jaring pengaman sosial, sekolah, air, sanitasi dan kebersihan.

Indonesia memiliki unsur-unsur intervensi gizi khusus yang sukses dalam Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) yang dimulai pada tahun 1970-an. Ini berkontribusi pada perbaikan gizi dengan program nutrisi dan program pengawasan.

Indonesia telah memanfaatkan kekuatan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu yang didirikan pada tahun 1986 di desa-desa untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan anak-anak. Mulai sebagai pos kesehatan masyarakat, mereka fokus pada nutrisi, imunisasi dan pemantauan pertumbuhan dan promosi. Mereka secara bertahap mulai menerapkan pendekatan multisektoral dan memainkan peran penting dalam perjuangan melawan malnutrisi di Indonesia. Banyak yang masih berfungsi hari ini, tetapi mereka perlu direvitalisasi dan dimodernisasi untuk membuat lebih banyak dampak.

Dukungan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan koordinasi multisektoral untuk memastikan keefektifan intervensi gizi dengan fokus pada mendorong perubahan perilaku melalui komunikasi yang baik dan fokus untuk meningkatkan perawatan kesehatan masyarakat akan menekan laju stunting di Indonesia.

Indonesia memiliki geografi yang beragam dan warisan budaya yang kaya yang menyajikan tantangan unik bagi pemerintah nasional, regional dan lokal untuk mengatasi masalah secara kohesif.

"Desentralisasi Big Bang" pada tahun 2001, mendesentralisasikan sebagian besar tanggung jawab atas layanan publik dalam waktu singkat, termasuk sebagian besar intervensi gizi kepada pemerintah daerah, dengan hasil yang beragam. Indonesia juga menerapkan pengaturan kelembagaan baru, kerangka fiskal antar-pemerintah, dan sistem akuntabilitas.

Desentralisasi menjadi tantangan bagi intervensi khusus gizi dan nutrisi. Pemerintah nasional memiliki wewenang untuk menetapkan prioritas yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, program yang harus mereka terapkan dan standar layanan minimum yang harus mereka berikan.

Peran kabupaten dan pemimpin desa bahkan lebih penting sejak diperkenalkannya UU Desa pada tahun 2014. Sumber daya keuangan yang substansial sekarang disalurkan ke desa-desa dari pemerintah pusat, menciptakan peluang signifikan untuk upaya meningkatkan lingkungan yang memungkinkan. Namun, kualitas pengeluaran desa untuk intervensi gizi sangat tergantung pada legitimasi yang kuat untuk peran pemimpin lokal. Hal ini juga bergantung pada komitmen politik dan bentuk dukungan dan pengawasan yang diberikan oleh distrik ke desa-desa. Faktor penting lainnya adalah proses perencanaan dan penganggaran, serta penggunaan data yang tepat untuk memandu pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Pengukuran kinerja, kapasitas dukungan dan transfer bersyarat adalah tiga mekanisme utama yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian intervensi yang ada dan memastikan intervensi lebih tepat ditargetkan ke desa-desa prioritas dan kecamatan di mana stunting paling umum terjadi.

Oleh karena itu, Indonesia sekarang bertekad untuk mengubah arus melawan stunting dengan mengadopsi pendekatan yang jelas, terkoordinasi dan konvergen di seluruh pemerintah dan masyarakat. Bank Dunia dan mitra pembangunannya akan bergabung dalam upaya mengurangi stunting pada anak-anak. Selama lima tahun terakhir, mitra pembangunan telah meningkatkan dukungan mereka untuk program-program yang mengatasi stunting di Indonesia.