Pendaftaran Penggerak HAM 2026 diperpanjang hingga 28 Juni 2026 dengan kebutuhan 200 orang di seluruh Indonesia untuk mendukung program Desa atau Kelurahan Sadar HAM.
Penggerak HAM akan menerima gaji setara UMP masing-masing provinsi serta pelatihan resmi dari Kementerian HAM sebelum bertugas di wilayah penempatan mereka.
Tugas utama Penggerak HAM mencakup penguatan kapasitas masyarakat, pemetaan hak dasar, pelaporan dugaan pelanggaran, dan pendampingan program pemerintah berperspektif HAM.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pendaftaran Penggerak HAM 2026 resmi diperpanjang hingga 28 Juni 2026. Rekrutmen Penggerak HAM sendiri bertujuan untuk mendorong warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan agar dapar berpartisipasi dalam Program Desa/Kelurahan/Kampung Binaan/Calon Sadar HAM.

Adapun kebutuhan Penggerak HAM Tahun 2026 sebanyak 200 (dua ratus) orang untuk berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Penggerak HAM memiliki tugas yang spesifik dan mendapatkan sejumlah benefit, seperti gaji dan pelatihan. Kira-kira berapa kisaran gaji Penggerak HAM 2026?

1. Gaji Penggerak HAM 2026

Kementerian Hak Asasi Manusia (instagram.com/kementerian_ham)

Melalui akun media sosial resmi Kementerian Hak Asasi Manusia, disampaikan bahwa Penggerak HAM akan mendapatkan sejumlah benefit, salah satunya adalah gaji dan pelatihan resmi dari Kementerian HAM sebelum bertugas. Adapun gaji yang diperoleh oleh Penggerak HAM adalah sebesar UMP (Upah Minimum Provinsi) masing-masing. Sebagai gambaran, berikut adalah rincian UMP dari daerah masing-masing:

Aceh Rp3.932.552
Sumatera Utara Rp3.228.949
Sumatera Barat Rp3.182.955
Riau Rp3.780.495
Jambi Rp3.471.497
Sumatera Selatan Rp3.942.963
Bengkulu Rp2.827.250
Lampung Rp3.047.734
Kepulauan Bangka Belitung Rp4.035.000
Kepulauan Riau Rp3.879.520
DKI Jakarta Rp5.729.876
Jawa Barat Rp2.317.601
Jawa Tengah Rp2.327.386
DI Yogyakarta Rp2.417.495
Jawa Timur Rp2.446.880
Banten Rp3.100.881
Bali Rp3.207.459
Nusa Tenggara Barat Rp2.673.861
Nusa Tenggara Timur Rp2.455.898
Kalimantan Barat Rp3.054.552
Kalimantan Tengah Rp3.686.138
Kalimantan Selatan Rp3.725.000
Kalimantan Timur Rp3.762.431
Kalimantan Utara Rp3.775.243
Sulawesi Utara Rp4.002.630
Sulawesi Tengah Rp3.179.565
Sulawesi Selatan Rp3.921.088
Sulawesi Tenggara Rp3.306.496
Gorontalo Rp3.405.144
Sulawesi Barat Rp3.315.934
Maluku Rp3.334.490
Maluku Utara Rp3.510.240
Papua Barat Rp3.841.000
Papua Barat Daya Rp3.766.000
Papua Rp4.436.283
Papua Selatan Rp4.508.100
Papua Tengah Rp4.285.848
Papua Pegunungan Rp4.508.714

2. Tugas Penggerak HAM 2026

Ilustrasi pendaftaran (pexels.com/Cytonn Photography)

Ada pun tugas penggerak HAM 2026 adalah, sebagai berikut:

Melakukan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat.
Mengidentifikasi kebutuhan hak dasar masyarakat.
Memetakan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Menerima dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM.
Melakukan mitigasi risiko potensi konflik sosial.
Mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah berperspektif HAM.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemenuhan HAM.
Menyusun laporan berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian HAM.

3. Fungsi Penggerak HAM 2026

Ilustrasi pendaftaran (unsplash.com/homajob)

Rekrutmen Penggerak HAM merupakan program Kementerian HAM yang bertujuan menempatkan petugas khusus di Desa, Keluarahan, atau Kampung Sadar Hak Asasi Manusia. Program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Tujuannya adalah mendukung pembangunan jangka panjang nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penggerak HAM adalah tenaga non ASN dan non Aparatur desa hasil seleksi Kementerian HAM. Penggerak HAM yang memenuhi persyaratan akan menjadi bagian dari pelaksanaan program Desa/Keluruhan/Kampun Binaan/Calon Sadar HAM.