Kesetaraan Gender di Industri Butuh Peran Pemimpin, Ini 3 Alasannya

11 Nov 2026, 18:03 WIB3 min read

Diah Kurniawati, Direktur Keuangan, Pertamina International Shipping First runner-up of Leadership Commitment 2026 UN Women WEPs Awards (dok. UN Women Indonesia)

Intinya Sih

Kesetaraan gender di industri konstruksi dan maritim tidak cukup diukur dari jumlah pekerja perempuan, tetapi juga akses setara pada pengembangan kompetensi, karier, pengambilan keputusan, dan posisi kepemimpinan.
WEPs Awards 2026 Indonesia mengapresiasi WIKA dan Pertamina International Shipping atas inisiatif pemberdayaan perempuan, termasuk lingkungan kerja aman, fasilitas nyata, pengembangan kompetensi, serta jalur karier jelas.
Pemimpin laki-laki dan perempuan perlu bersama-sama memastikan kebijakan inklusif dijalankan konsisten, dengan komitmen dan akuntabilitas agar pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari sistem kerja perusahaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan, terutama pada industri yang selama ini didominasi laki-laki. Sektor konstruksi dan maritim menjadi dua contoh industri yang menghadapi persoalan tersebut. Keterwakilan perempuan memang mulai meningkat, tetapi angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kesetaraan kesempatan.

Persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam ajang Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2026 Indonesia yang diselenggarakan UN Women pada 10 November 2026 di Jakarta. Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada perusahaan dan pemimpin yang menerapkan prinsip pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja.

Dua perusahaan yang mendapat pengakuan adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan Pertamina International Shipping (PIS). Keduanya menjalankan sejumlah inisiatif untuk memperluas kesempatan perempuan dalam industri masing-masing. Lantas, mengapa kesetaraan gender membutuhkan keterlibatan pemimpin perusahaan?

1. Memastikan perempuan mendapat kesempatan karier yang setara

ilustrasi perempuan karier (pexels.com/Andrea Piacquadio)

Meningkatkan jumlah pekerja perempuan memang menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif. Namun, perusahaan juga perlu memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi dan meniti karier.

Hal ini penting karena keterwakilan perempuan tidak seharusnya berhenti pada angka atau sekadar memenuhi target perusahaan. Mereka juga perlu memiliki peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi kepemimpinan.

Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, menekankan pentingnya peran pemimpin dalam memastikan kesetaraan tersebut. “Pemimpin berperan penting untuk memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi, membangun karier, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan,” ujar Dwi.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung

Ilustrasi lingkungan kerja (pexels.com/Alena Darmel)

Kesetaraan gender juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan perlu merasa aman dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus pada industri maritim yang memiliki karakteristik pekerjaan berbeda, baik di atas kapal maupun di lingkungan lepas pantai. Karena itu, kebijakan inklusif tidak cukup hanya tertulis dalam aturan perusahaan, tetapi harus diterapkan melalui fasilitas dan praktik kerja yang nyata.

Direktur Keuangan Pertamina International Shipping, Diah Kurniawati, menjelaskan pentingnya memperhatikan aspek tersebut. “Target keterwakilan perlu didukung oleh lingkungan kerja yang aman, pengembangan kompetensi, serta jalur karier yang jelas,” ungkap Diah.

3. Mendorong pemimpin laki-laki ikut bertanggung jawab

Ilustrasi lingkungan kerja (pexels.com/Yan Krukau)

Kesetaraan gender bukan persoalan yang hanya perlu diperjuangkan oleh perempuan. Pemimpin laki-laki juga mempunyai peran penting karena mereka sering kali memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, budaya organisasi, hingga arah pengembangan karyawan. Keterlibatan mereka dapat membantu memastikan bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti sebagai program sesaat. Dengan begitu, perubahan bisa menjadi bagian dari sistem kerja perusahaan.

Dwi Yuliawati dari UN Women Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh dibebankan kepada satu kelompok saja. Ia mengatakan, “Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan perempuan, tetapi juga para pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mendorong perubahan di lingkungan kerjanya,” tutur Dwi.

Pandangan serupa disampaikan Hadjar Seti Adji dari WIKA. Ia percaya bahwa lingkungan kerja inklusif tetap bisa dibangun tanpa harus menunggu hadirnya pemimpin perempuan. Menurutnya, hal terpenting adalah memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan berkembang yang setara.

Dukungan pemimpin juga perlu disertai komitmen dan akuntabilitas agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan. Dengan demikian, kesetaraan gender menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar agenda kelompok tertentu.

Membangun industri yang inklusif memang membutuhkan lebih dari sekadar target keterwakilan perempuan saja. Perusahaan perlu menghadirkan kebijakan yang bisa mendukung keselamatan, pengembangan karier, dan kesempatan kepemimpinan. Di sinilah komitmen pemimpin menjadi penting untuk memastikan perubahan berjalan secara konsisten. Karena budaya kerja yang setara tidak terbentuk hanya dari sebuah kebijakan, namun juga dari bagaimana kebijakan itu dijalankan.