Apa Itu Darurat Militer? Ini Perbedaannya dengan Darurat Sipil

Munculnya isu darurat militer saat ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang mempertanyakan, sebenarnya apa itu darurat militer? Sederhananya, darurat militer adalah status hukum di mana wilayah negara atau sebagian wilayah dinyatakan dalam keadaan bahaya sehingga kendali keamanan dialihkan kepada militer.

Langkah ini ditempuh jika ancaman yang dihadapi sudah melampaui kapasitas penanganan sipil. Beberapa contohnya yaitu, pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, atau ancaman terhadap kehidupan bernegara.

Dalam praktiknya, saat darurat militer berlangsung, pemerintah akan memberi mandat kepada TNI untuk melakukan operasi menjaga persatuan bangsa, termasuk menumpas separatisme dan mengatasi ancaman bersenjata untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga dan kehidupan negara bisa kembali normal.

Berdasarkan Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara dalam Kadaan Darurat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitunsi Republik Indonesia tahun 2021, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.

3. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Secara konstitusional, penentu keadaan darurat termasuk darurat militer adalah Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyebut Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibatnya diatur melalui undang-undang.

Selain itu, Pasal 22 UUD 1945 juga memberi kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Oleh sebab itu, hal istimewa ini dapat dilakukan oleh Presiden dalam keadaan bahaya yang dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu dalam keadaan darurat sipil, darurat militer, dan penguasa perang.

Berdasarkan jurnal Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka yang diluncurkan UPN Veteran Jakarta, penetapan darurat militer dapat membawa beberapa dampak penting, antara lain:

1. Pengalihan kendali keamanan ke militer

   Aparat sipil kehilangan sebagian kewenangannya, sementara militer berhak mengambil tindakan luar biasa untuk mengendalikan situasi. Hal ini terbukti saat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2003, di mana Keputusan Presiden menetapkan Aceh dalam status darurat militer dan operasi keamanan sepenuhnya dipimpin oleh TNI.

2. Pembatasan hak asasi manusia

   Dalam laporan penelitian Mahkamah Konstitusi yang dirilis pada 2021, menjelaskan bahwa dalam hukum darurat, pemerintah dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia, seperti hak berkumpul atau kebebasan bergerak, dengan alasan menjaga keselamatan negara. Namun, ada hak yang tidak boleh dikurangi (non-derogable rights), misalnya hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan.

3. Potensi penyalahgunaan kekuasaan

   Karena Presiden diberi kewenangan luas, tindakan yang diambil bisa saja melampaui batas dan berisiko mengarah pada rezim otoriter jika tidak ada pengawasan. Pasal 1 ayat (2) UUD No. 23 Tahun 1959 menyebut penghapusan keadaan bahaya juga menjadi wewenang Presiden atau Panglima tertinggi. Artinya, jika tidak diawasi, kekuasaan bisa berlangsung terlalu lama. Oleh karena itu, penting untuk menekankan pembatasan waktu dan mekanisme kontrol agar darurat militer tidak dijadikan alasan untuk melanggar prinsip demokrasi.

4. Pengaruh pada kehidupan politik dan ekonomi

   Dalam kondisi ini, kegiatan masyarakat bisa dibatasi, aktivitas politik diawasi ketat, bahkan roda ekonomi terhambat. Seperti dicatat dalam Jurnal Penerapan Hukum Darurat Militer Saat Konflik Gerakan Aceh Merdeka tahun 2024, operasi militer besar-besaran di Aceh bukan hanya menekan gerakan separatis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Membahas mengenai apa itu darurat militer, banyak masyarakat yang masih kebingungan mengenai perbedaannya dengan darurat sipil. Perbedaan darurat militer dan darurat sipil ada pada pihak yang mengendalikannya. Jika darurat militer, maka militer lah yang mengambil alih fungsi pemerintahan, menangguhkan hak sipil, dan memberlakukan kontrol ketat masyarakat.

Sementara darurat sipil justru tidak melibatkan militer dalam struktur pemerintahan. Status ini diterapkan untuk menangani kerusuhan sosial, bencana alam, atau ancaman terhadap keselamatan publik tanpa menggantikan sistem pemerintah sipil. Jadi, otoritas tetap berada di tangan pemerintah sipil.

Darurat sipil sendiri pernah diberlakukan Indonesia pada 2018 saat gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah pada saat itu mengumumkan darurat sipil di wilayah tersebut untuk memungkinkan distribusi bantuan lebih cepat dan mengatasi kerusuhan akibat bencana.

Itulah penjelasan mengenai apa itu darurat militer, mulai dari pengertian, dasar hukum, pemicu, hingga perbedaan darurat militer dan darurat sipil. Kini, semua perlu memahaminya agar darurat militer tidak terjadi di Indonesia. Sebab, status ini bukan hanya akan membuat kendali sipil berpindah ke militer saja, tetapi juga dapat membatasi HAM dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Semoga informasi ini bermanfaat, ya!

1. Apakah darurat militer sama dengan keadaan perang?
   Tidak. Darurat militer diberlakukan ketika ada ancaman serius dalam negeri (pemberontakan, kerusuhan), sedangkan keadaan perang lebih kepada konflik bersenjata antar negara.

2. Apakah darurat militer pernah diterapkan di Indonesia?
   Ya, salah satunya saat konflik Gerakan Aceh Merdeka (2003) dengan tujuan menumpas pemberontakan.

3. Apakah darurat militer bisa berlaku tanpa batas waktu?
   Tidak. Konsep keadaan darurat harus bersifat sementara karena didasarkan pada prinsip keterbatasan waktu dan kebutuhan mendesak.