Cara Ikut Seleksi Kedinasan Tanpa Bayar Seleksi, Simak di Sini!

Kebijakan tarif Rp0 ini ditujukan buat peserta kurang mampu, baik yang berasal dari daerah tertinggal maupun non-tertinggal, sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut rincian kriteria dan mekanismenya:

1. Peserta yang berasal dari daerah kategori Daerah Tertinggal dan berasal dari keluarga tidak mampu

2. Peserta yang berasal dari daerah non-Daerah Tertinggal, tapi berasal dari keluarga tidak mampu, dengan kuota 2 persen dari jumlah formasi yang tersedia pada 1 tahun anggaran

3. Pengajuan dilakukan dengan mencentang pernyataan bersedia dikenakan tarif Rp0 pada tahap Resume Pendaftaran saat submit

4. Proses validasi dilakukan sistem setelah instansi menyelesaikan finalisasi hasil seleksi administrasi pascasanggah

5. Tarif Rp0 cuma diberikan ke peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi

6. Data wilayah Daerah Tertinggal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020, divalidasi sistem berdasarkan data domisili di KTP peserta

7. Penentuan peserta kurang mampu mengacu pada data Kementerian Sosial dengan kriteria Desil 1, 2, 3, dan 4

8. Kalau jumlah peserta pada kategori kuota 2 persen melebihi batas, dilakukan perangkingan berurutan berdasarkan desil terkecil, nilai rata-rata rapor semester 1-6 tertinggi, lalu usia tertua

9. Tarif Rp0 cuma berlaku buat mekanisme pembayaran per peserta ke BKN pada jenis seleksi CAT BKN

10. Peserta penerima tarif Rp0 bakal dapat notifikasi di akun SSCASN masing-masing dan gak perlu bayar PNBP ke BKN buat seleksi metode CAT BKN

• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 2-3 September 2026

• Masa Sanggah Administrasi: 4-5 September 2026

• Pengumuman Pasca Sanggah Administrasi: 7-8 September 2026

• Pengumuman Jadwal SKD/Selkom: 18-21 September 2026

• Pelaksanaan SKD/Selkom: 22 September-7 Oktober 2026

• Pengumuman Hasil SKD/Selkom: 1-13 Oktober 2026

• Pelaksanaan SKB Tambahan/SKT non CAT/SKTT non CAT: 11-28 Oktober 2026

• Pelaksanaan SKB CAT/SKT CAT/SKTT CAT Metode CAT: 25-26 Oktober 2026

Setiap instansi punya besaran biaya seleksi yang berbeda-beda, tergantung tahapan tes yang harus dilalui peserta. Berikut rinciannya jika mengacu pada tahun lalu:

Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN)

• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): Rp100 ribu

• Meterai surat pernyataan dan surat lamaran: Rp20 ribu

Politeknik Statistika STIS

• Biaya seleksi: Rp300 ribu

• Biaya tes kesehatan dan kebugaran di klinik kesehatan yang ditentukan panitia pusat

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

• SKD: Rp100 ribu

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

• SKD: Rp100 ribu

Politeknik Keuangan Negara STAN (2026)

• Biaya SPMB-PM 2026 per peserta: Rp400 ribu, terdiri dari biaya pelaksanaan CAT BKN Rp100.000 dan biaya pelaksanaan seleksi PKN STAN Rp300 ribu

• Biaya meterai dokumen pernyataan integritas pendaftar: Rp10 ribu

• Peserta wajib melunasi kedua komponen biaya tersebut, karena peserta yang belum lunas gak bisa mencetak Kartu Peserta Ujian. Biaya yang udah dibayarkan juga gak bisa dikembalikan dengan alasan apa pun

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

• Biaya pendaftaran: Rp75 ribu

• SKD: Rp100 ribu

• Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): Rp100 ribu

• Biaya operasi lasik ditanggung pendaftar kalau berkacamata dan dinyatakan lolos seleksi

Sekolah Kedinasan Kemenhub

• Biaya meterai dokumen pernyataan integritas pendaftar: Rp10 ribu

• Biaya pendaftaran per politeknik: PTDI-STTD Rp300 ribu, Poltrans SDP Palembang Rp150 ribu, Poltrada Bali Rp150 ribu, PKTJ Tegal Rp300 ribu, PPI Madiun Rp300 ribu, Poltekpel Surabaya Rp150 ribu, Poltekpel Sulawesi Utara Rp150 ribu, PPI Curug Rp150 ribu, Poltekbang Surabaya Rp200 ribu, Poltekbang Jayapura Rp100 ribu, Poltekbang Palembang Rp150 ribu, API Banyuwangi Rp150 ribu

Demikian penjelasan mengenai cara agar tak membayar biaya seleksi Sekolah Kedinasan 2026. Semoga menjadi informasi bermanfaat!