45 Contoh Soal SKB Kejaksaan CPNS 2024 dan Jawabannya

Tahapan tes SKB CPNS kejaksaan 2024, yang diatur dalam Pengumuman Nomor: PENG - 11 /C/Cp.2/08/2024, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan pelamar dan terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:
 
1. Untuk lulusan perguruan tinggi

• Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot 50 persen
• Tes keterampilan/skill praktik kerja dengan bobot 40 persen
• Tes wawancara dengan bobot 10 persen
• Psikotes dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS
• Tes kesehatan kejiwaan dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS
• Tes kesehatan fisik dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS

2. Untuk lulusan SMA/SMK sederajat

• Tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot 50 persen
• Tes wawancara dengan bobot 10 persen
• Tes praktik kerja dengan bobot 25 persen
• Tes bela diri dan kesamaptaan dengan bobot 15 persen
• Psikotes dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS
• Tes kesehatan kejiwaan dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS
• Tes kesehatan fisik dengan nilai 0 untuk TMS dan nilai 1 untuk MS

Untuk mempersiapkan ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kejaksaan 2024, berikut adalah beberapa contoh soal yang sering muncul dalam tes SKB CPNS Kejaksaan, beserta jawabannya.

1. Salah satu ciri hukum sebagai aturan yang dibuat oleh negara adalah...
A. Mengikat seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali
B. Hanya mengatur masalah-masalah yang bersifat privat
C. Tidak bersifat memaksa
D. Hanya berlaku untuk kalangan tertentu
E. Tidak dapat diubah
Jawaban: A

2. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum dengan negara disebut...
A. Hukum adopsi
B. Hukum publik
C. Hukum perdata
D. Hukum pidana
E. Hukum internasional
Jawaban: B

3. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum disebut...
A. Hukum Pidana
B. Hukum Perdata
C. Hukum Tata Negara
D. Hukum Administrasi Negara
E. Hukum Internasional
Jawaban: B

4. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum yang paling tinggi adalah...
A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Daerah
E. Kebiasaan masyarakat
Jawaban: A

5. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara lain dalam konteks internasional disebut...
A. Hukum Internasional
B. Hukum Publik
C. Hukum Pidana
D. Hukum Perdata
E. Hukum Administrasi Negara
Jawaban: A

6. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum lainnya disebut...
A. Hukum Publik
B. Hukum Internasional
C. Hukum Perdata
D. Hukum Pidana
E. Hukum Administrasi Negara
Jawaban: C

7. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum bagi pelakunya disebut...
A. Hukum Pidana
B. Hukum Perdata
C. Hukum Administrasi Negara
D. Hukum Konstitusi
E. Hukum Internasional
Jawaban: A

8. Yang dimaksud dengan hukum yang bersifat memaksa adalah...
A. Hukum yang hanya berlaku pada pihak yang menyetujuinya
B. Hukum yang harus dipatuhi dan jika dilanggar ada sanksinya
C. Hukum yang dibuat oleh masyarakat
D. Hukum yang tidak bisa diubah
E. Hukum yang mengatur hubungan antar individu
Jawaban: B

9. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah...
A. Hukum internasional
B. Hukum adat
C. Hukum yang berasal dari kebiasaan
D. Hukum yang tertulis
E. Hukum yang tidak tertulis
Jawaban: D

10. Yang termasuk dalam sumber hukum tidak tertulis adalah...
A. Undang-undang
B. Peraturan Daerah
C. Kebiasaan
D. Keputusan Pengadilan
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban: C

11. Dalam sistem hukum Indonesia, yang dapat mengubah atau menghapuskan hukum adalah...
A. Pemerintah
B. Rakyat
C. Presiden
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: D

12. Hukum yang bersifat privat adalah...
A. Hukum Perdata
B. Hukum Waris
C. Hukum Pidana
D. Hukum Kontrak
E. Hukum Keluarga
Jawaban: A

13. Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan bentuk norma yang...
A. Mengatur perilaku manusia
B. Dibuat oleh penguasa
C. Hanya bersifat moral
D. Tidak dapat diubah
E. Tidak membutuhkan penegakan
Jawaban: A

14. Salah satu karakteristik hukum adalah...
A. Tertulis dan mengikat seluruh rakyat
B. Hanya berlaku di tingkat negara
C. Tidak memerlukan penegakan
D. Hanya mengatur perilaku individu
E. Tidak berhubungan dengan norma sosial
Jawaban: A

15. Peraturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat disebut...
A. Hukum Pidana
B. Hukum Tata Negara
C. Hukum Perdata
D. Hukum Internasional
E. Hukum Administrasi Negara
Jawaban: B

16. Berikut ini yang bukan merupakan sumber hukum yang tertulis adalah...
A. Undang-undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Keputusan Mahkamah Konstitusi
E. Keputusan Menteri
Jawaban: D

17. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh...
A. Pemerintah dan rakyat
B. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
C. Masyarakat umum
D. Presiden dan Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan
Jawaban: B

18. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan negara disebut...
A. Hukum Publik
B. Hukum Perdata
C. Hukum Adat
D. Hukum Pidana
E. Hukum Internasional
Jawaban: E

19. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah...
A. Mengatur hubungan antara individu
B. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
C. Mengatur hak dan kewajiban dalam kontrak
D. Mengatur hubungan bisnis antar negara
E. Menghukum pelanggar hak asasi manusia
Jawaban: B

20. Hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah...
A. Hukum Perdata
B. Hukum Konstitusi
C. Hukum Pidana
D. Hukum Tata Negara
E. Hukum Internasional
Jawaban: B

21. Berikut ini adalah contoh sumber hukum tidak tertulis, kecuali...
A. Kebiasaan
B. Yurisprudensi
C. Doktrin
D. Hukum Adat
E. Peraturan Daerah
Jawaban: E

22. Hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang pemerintahan disebut...
A. Hukum Pidana
B. Hukum Administrasi Negara
C. Hukum Perdata
D. Hukum Konstitusi
E. Hukum Internasional
Jawaban: B

23. Prinsip dasar hukum yang mengatur kedudukan masyarakat dalam hukum dan negara disebut...
A. Hukum konstitusional
B. Hukum tata negara
C. Hukum pidana
D. Hukum perdata
E. Hukum internasional
Jawaban: A

24. Hukum yang mengatur hubungan individu dengan negara disebut...
A. Hukum internasional
B. Hukum perdata
C. Hukum pidana
D. Hukum konstitusi
E. Hukum administrasi negara
Jawaban: D

25. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yang disebut...
A. Pemerintah
B. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
C. Mahkamah Agung
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: B

26. Hukum yang berlaku di negara tertentu yang mengatur hubungan antar negara disebut...
A. Hukum internasional
B. Hukum domestik
C. Hukum konstitusi
D. Hukum adopsi
E. Hukum perdata
Jawaban: A

27. Sumber hukum yang berisi peraturan tertulis yang dibuat oleh negara disebut...
A. Hukum tidak tertulis
B. Hukum positif
C. Hukum adat
D. Hukum kebiasaan
E. Hukum internasional
Jawaban: B

28. Di bawah ini adalah sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, kecuali...
A. Undang-undang
B. Keputusan pengadilan
C. Kebiasaan
D. Keputusan Presiden
E. Referensi dosen
Jawaban: E

29. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat bersifat...
A. Hukum sosial
B. Hukum internasional
C. Hukum perdata
D. Hukum pidana
E. Hukum administratif
Jawaban: C

30. Yang termasuk dalam hukum publik adalah...
A. Hukum perdata
B. Hukum pidana
C. Hukum waris
D. Hukum kontrak
E. Hukum perjanjian internasional
Jawaban: B

31. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang bersifat...
A. Hukum Internasional
B. Hukum Dasar
C. Hukum Pidana
D. Hukum Publik
E. Hukum Adat
Jawaban: B

32. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan badan hukum atau negara untuk kepentingan pribadi disebut...
A. Hukum Pidana
B. Hukum Perdata
C. Hukum Konstitusi
D. Hukum Internasional
E. Hukum Administrasi Negara
Jawaban: B

33. Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim adalah...
A. Dalam melakukan penemuan hukum, setelah membaca teks peraturan perundang-undangan, hakim tidak dapat memperhatikan keadaan yang ada.
B. Dalam penemuan hukum, hakim hanya mengandalkan penafsiran secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
C. Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan yang sudah ada, baik secara autentik maupun ekstensif.
D. Penemuan hukum oleh hakim hanya terbatas pada hukum tertulis yang ada.
E. Penemuan hukum oleh hakim tidak dapat mengandalkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Jawaban: C

34. Hukum yang bersifat memaksa dan mengatur hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, seperti pemerintah dengan rakyat, disebut sebagai...
A. Hukum publik
B. Hukum privat
C. Hukum adopsi
D. Hukum pidana
E. Hukum konstitusi
Jawaban: A

35. Salah satu ciri dari hukum yang bersifat privat adalah...
A. Mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
B. Mengatur hubungan antar individu atau badan hukum
C. Mengatur hubungan dalam ranah perdata saja
D. Mengatur hubungan antara negara dengan negara
E. Mengatur hubungan yang mengandung unsur pidana
Jawaban: B

36. Jika suatu negara mengatur segala urusan dalam kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kepentingan individu, maka itu termasuk dalam kategori hukum...
A. Hukum perdata
B. Hukum publik
C. Hukum internasional
D. Hukum ekonomi
E. Hukum adat
Jawaban: B

37. Sumber hukum yang berdasarkan kebiasaan dalam suatu masyarakat, meskipun tidak tertulis, namun berlaku sebagai hukum yang harus dipatuhi, disebut sebagai...
A. Hukum statuta
B. Hukum kebiasaan (customary law)
C. Hukum positif
D. Hukum moral
E. Hukum negara
Jawaban: B

38. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembuatan hukum atau undang-undang disebut...
A. Konvensi
B. Doktrin
C. Yurisprudensi
D. Amandemen
E. Teori hukum
Jawaban: B

39. Hukum yang bersifat mengatur hubungan antar individu dan lebih menekankan pada hak dan kewajiban pribadi dalam kehidupan bermasyarakat disebut...
A. Hukum pidana
B. Hukum publik
C. Hukum perdata
D. Hukum konstitusi
E. Hukum internasional
Jawaban: C

40. Dalam sistem hukum, yurisprudensi dapat dipahami sebagai...
A. Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah
B. Pandangan dan pendapat hakim yang diputuskan dalam suatu perkara tertentu
C. Hukum yang berlaku di luar negeri
D. Hukum yang dibuat oleh masyarakat
E. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional
Jawaban: B

41. Berapa lama rentang waktu pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban setelah sebuah permohonan hukum telah dinyatakan lengkap?
A. 3 hari kerja
B. 5 hari kerja
C. 7 hari kerja
D. 14 hari kerja
E. 28 hari kerja
Jawaban: A

42. Berapa usia maksimal seorang calon jaksa agar dapat diangkat sebagai jaksa sesuai ketentuan yang berlaku?
A. 25 tahun
B. 35 tahun
C. 40 tahun
D. 41 tahun
E. 50 tahun
Jawaban: B

43. Hari anti korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan Kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Peringatan tersebut diperingati pada tanggal berapa?
A. 11 November
B. 24 November
C. 9 Desember
D. 14 Desember
E. 20 Januari
Jawaban: C

44. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara?
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Usaha Negara
D. Hukum Khusus
E. Semua jenis perkara
Jawaban: A

45. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa wajib menerapkan doktrin?
A. Tri Dharma Adhyaksa
B. Tri Karma Adhyaksa
C. Tri Setya Adhyaksa
D. Sapta Krama Adhyaksa
E. Tri Cita Adhyaksa
Jawaban: B

Berikut adalah penjelasan mengenai jadwal tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk CPNS Kejaksaan Tahun 2024, yang terdiri dari beberapa tahapan penting:

• Pengumuman Hasil SKD CPNS (17 – 19 November 2024)
• Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT (20 November – 17 Desember 2024)
• Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (20 – 22 November 2024)
• Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta (23 – 25 November 2024)
• Penarikan Data Final SKB CPNS (26 – 28 November 2024)
• Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT (29 November – 3 Desember 2024)
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT (4 – 8 Desember 2024)
• Pelaksanaan SKB CPNS (9 – 20 Desember 2024)
• Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS (17 Desember 2024 – 4 Januari 2025)
• Pengumuman Hasil CPNS (5 – 12 Januari 2025) 

Contoh Soal SKB Kejaksaan CPNS 2024 diharapkan bisa membantu kamu mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi ujian. Dengan persiapan yang matang, kamu dapat meningkatkan peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya. Semoga sukses dalam ujian SKB CPNS Kejaksaan 2024!