50 Contoh Soal SKB ATR/BPN 2024 Beserta Kunci Jawaban, Pelajari!

Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang tugasnya menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan. Tujuannya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan tes kemampuan dan karakteristik dalam seseorang, yakni pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, dan jabatan. Tes SKB ini akan ditempuh peserta jika telah dinyatakan lulus tes SKD.

Materi yang ada pada tes SKB ini ditentukan posisi formasi yang dilamar oleh peserta dan jabatannya. Adapun tahapan SKB tahun 2024 dijadwalkan pada 9 - 20 Desember 2024. 

Materi Tes SKB CPNS – PPPK 2024/2025 secara umum, yakni:

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
• Peraturan instansi yang dilamar
• Relevansi atau kaitan dengan latar belakang studi
• Soal-soal yang ditanyakan instansi

1. Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah:

A. Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa
B. Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan
C. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa
D. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain
E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan

Jawaban: E

2. Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali:

A. Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
B. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
D. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
E. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus

Jawaban: C

3. Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut, kecuali:

A. Penguasaan tanah tanpa hak
B. Sengketa batas
C. Jual satu kali dalam setahun
D. Sertipikat ganda
E. Akta jual beli palsu

Jawaban: C

4. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut:

A. Kekeliruan penunjukan batas
B. Sengketa batas
C. Penguasaan tanah tanpa hak
D. Sengketa waris
E. Tumpang tindih

Jawaban: B

5. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya, kecuali:

A. Hak Milik
B. Hak Guna Bangunan
C. Hak Guna Kelompok
D. Hak Guna Usaha

Jawaban: C

6. Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali:

A. Sengketa administratif
B. Sengketa aerdata
C. Sengketa pidana
D. Sengketa konsumsif
E. Sengketa mengenai pemilikan, transaksi

Jawaban: D

7. Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk:

A. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat
B. Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik
C. Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat
D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI
E. Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN

Jawaban: D

8. Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali:

A. Pengukuran dalam rangka kegiatan invetarisasi/pengadaan tanah
B. Pengukuran bidang untuk kepeluan pengembalian batas 
C. Pengukuran untuk kepentingan laporan tahunan
D. Pengukuran atas permintaan instansi dan/atau masyarakat untuk mengetahui luas tanah 
E. Pengkuran dalam rangka pembuatan petasituasi lengkap (topografi)

Jawaban: C

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomengklatur, kecuali:

A. Sekretariat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Tata Ruang
C. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
D. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa

Jawaban: E

10. Berikut penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali:

A. Harga tanah yang meningkat dengan cepat
B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya
C. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah
D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas
E. pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah

Jawaban: D

11. Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka
menjawab tantangan era Teknologi Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat yang bernama:

A. BPN Mobile
B. Aplikasi Sentuh Tanahku
C. Sertipikat Online
D. Tanah Online

Jawaban: B

12. Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu:

A. Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia
B. Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia
C. Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
E. Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Jawaban: D

13. Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simbolis yang berarti:

A. bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh
B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran
C. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
D. bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI
E. kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan

Jawaban: B

14. Wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara digambarkan:

A. Gambar 4 (empat) butir padi
B. Gambar sumbu
C. Gambar 11 (sebelas) bidang grafis bumi
D. Gambar garis tegak lurus
E. Gambar lingkaran bumi

Jawaban: E

15. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang
melambangkan:

A. Kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan
B. Sumber penghidupan manusia
C. Kemakmuran dan kesejahteraan
D. Poros keseimbangan
E. Agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI

Jawaban: C

16. Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut, kecuali:

A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,
B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia,
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial

Jawaban: B

17. Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali:

A. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
C. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan
E. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah

Jawaban: D

18. 4 Prinsip pertahan nasional meliputi, kecuali:

A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan
masyarakat
B. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia
C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah
D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial
E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat

Jawaban: A

19. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

A. Prona
B. Perpajakan
C. Redistribusi
D. IP4T
E. UKM

Jawaban: B

20. Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam:

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980
B. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961
C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980

Jawaban: A

21. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987
D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991

Jawaban: C

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai:

A. Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
B. Perwakafan Tanah Milik
C. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
D. Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
E. Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api

Jawaban: B

23. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan didalam:
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Jawaban: E

24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 membahas tentang:

A. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
B. Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
C. Perumahan Dan Pemukiman
D. Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
E. Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Jawaban: D

25. Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995

Jawaban: A

26. Ketentuan pasal 16, dijumpai lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat sementara. Hak yang dimaksud antara lain, kecuali:

A. Hak gadai
B. Hak usaha bagi hasil
C. Hak menumpang
D. Hak sewa untuk usaha pertanian
E. Hak pemanfaatan lahan kosong

Jawaban: E

27. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan di:

A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999
D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999
E. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

Jawaban: B

28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
mencakup peraturan tentang:

A. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
B. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
C. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
D. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Jawaban: E

29. Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999
E. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987

Jawaban: A

30. Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut:

A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
B. Tanah pemerintah
C. Tanah sertifikasi
D. Tanah warisan
E. Tanah hasil sita

Jawaban: A

31. Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan:

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
E. UU No. 14 Tahun 1960

Jawaban: A

32. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga:

A. Pendaftaran tanah secara sistematik
B. Pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. Pendaftaran tanah secara sporadik
D. Yuridis
E. Ajudikasi

Jawaban: E

33. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut:

A. Pengacara
B. Konsultan pertanahan
C. Ahli hukum tanah
D. Pejabat Pembuat Akta Tanah
E. Notaris

Jawaban: D

34. Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu:

A. Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu
sistim penomoran
B. Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian
C. Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah
D. Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya
E. Surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf

Jawaban: B

35. Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah:

A. Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta
pendaftaran
B. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali
C. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
D. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
E. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

Jawaban: E

36. Yang dimaksud sebagai data yuridis tanah adalah sebagai berikut:

A. Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya
B. Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya
C. Keterangan mengenai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah
D. Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian
E. Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran

Jawaban: A

37. Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu:

A. Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat
B. Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik
C. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dll
D. Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka
mendaftarkan hak milik tanah
E. Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu

Jawaban: C

38. Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu:

A. Verponding
B. Erfpacht
C. Berponding
D. Egindom
E. Swapercht

Jawaban: A

39. Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama:

A. Tanah Absentee
B. Tanah Swapraja
C. Tanah eigendom
D. Tanah negara
E. Tanah warisan budaya

Jawaban: B

40. Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga:

A. Tanah Eigendom
B. Tanah Swapraja
C. Tanah Absentee
D. Verponding
E. Erfpacht

Jawaban: C

41. Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali:

A. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
B. Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu
C. Tanah tersebut musnah karena bencana alam
D. Pencabutan hak oleh Negara
E. Dokumen SHM hilang atau rusak

Jawaban: E

42. Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali:

A. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building)
B. Hak tanah bersama
C. Hak Sewa atas tanah pertanian
D. Hak usaha bagi hasil
E. Hak menumpang (Hak Numpang Karang)

Jawaban: B

43. Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut

A. Hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut
B. Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah
C. Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang
terkandung didalammnya
D. Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum

Jawaban: A

44. Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut:

A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan
B. Pengadaan online services
C. Sertifikasi tanah wakaf
D. Peluncuran 7 layanan utama

Jawaban: A

45. Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra 2015-2019:

A. Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian dalam menghadapi tantangan industri 4.0
B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
C. Meningkatkan kesejahteraan dan meminimalisir konflik agraria
D. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan bersama

Jawaban: B

46. Misi yang menjadi tujuan untuk mewujudkan visi dalam renstra 2015 - 2019 diantaranya kecuali:

A. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
B. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri
C. Memperkecil konflik suku dan ras dan menjunjung tinggi pluralisme
D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Jawaban: C

47. Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden
diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali:

A. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan kosong
C. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
D. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Jawaban: B

48. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali:

A. Penyiapan model-model penanganan sengketa
B. Inisiasi peradilan pertanahan
C. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan
D. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa
E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru

Jawaban: E

49. Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas tentang:

A. Manajemen konflik lahan
B. Penataan Ruang
C. Pengaturan Hak Milik
D. Pencabutan Hak Milik

Jawaban: B

50. Undang Undang No 26 Tahun 2008 membahas tentang:

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan
B. Penyelenggaraan Penataan Ruang
C. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum
D. Pengadaan Tanah untuk Perkebunan

Jawaban: A

Nah, itu dia beberapa contoh soal SKB untuk ATR/BPN 2024 yang bisa kamu pelajari. Kamu bisa mencoba latihan-latihan soal hari ini agar waktu tes nanti bisa lebih mudah mengerjakannya dan lebih percaya diri saat tes dimulai. Yuk, coba mulai sekarang!