Jakarta, IDN Times – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan pemerintah tengah menyiapkan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk 2026. Meski belum bisa mengumumkan jadwal resmi, ia memberi sinyal peluang dibukanya seleksi calon PNS (CPNS) tahun ini tetap ada.
"Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS)," kata dia, menjawab pertanyaan IDN Times, saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Soal tenggat waktu pengumuman CPNS 2026, Rini mengaku belum bisa memberikan kepastian. Prosesnya panjang karena harus melalui tahapan penghitungan kebutuhan, penyelarasan kompetensi, hingga penganggaran.
"Saya kalau masalah waktu belum bisa (informasikan) ya, kan itu prosesnya sangat panjang ya, tadi yang saya bilang," tutur dia.
Namun, Rini menegaskan, pemerintah tetap memberikan perhatian pada lulusan baru.
“Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujarya.
Rini mengungkapkan pemerintah sudah mengantongi data jumlah ASN yang akan pensiun pada 2025, dan perlu digantikan pada 2026. Angkanya mencapai sekitar 160 ribu orang.
"Karena untuk pensiun sendiri kan, pensiun 2025 itu yang akan dipekerjakan 2026 itu kan kita sudah ada datanya sekitar 160.000 begitu ya. Dan kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya begitu kan. Gak bisa ujuk-ujuk kita umumkan, gak bisa," tutur dia.
Namun, Rini menegaskan formasi kebutuhan CPNS 2026 tidak bisa langsung diumumkan. Kementerian PANRB masih meminta setiap kementerian dan lembaga (K/L) memetakan kebutuhan riil mereka, termasuk kompetensi yang dibutuhkan.
“Yang paling penting itu kompetensinya. Harus disesuaikan dengan strategi kementerian dan program prioritas presiden,” kata dia.
Artinya, formasi CPNS 2026 tidak hanya soal mengisi kursi kosong akibat pensiun, tetapi juga memastikan ASN baru selaras dengan agenda prioritas nasional.
Selain soal kebutuhan jabatan, kesiapan anggaran menjadi faktor krusial. Rini menyebut pihaknya sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk menghitung kesiapan pembiayaan. Menurutnya, pemerintah tak bisa tiba-tiba membuka seleksi tanpa kepastian ketersediaan anggaran.
“Misalnya kita perlu 160 ribu, tapi anggaran belum bisa seluruhnya kita isi. Atau yang lolos seleksi tidak sampai 160 ribu, itu juga harus dipikirkan bagaimana cara pengisianya,” jelasnya.
"Kesiapan anggaran, misalnya 160 ribu (formasi CPNS) tapi anggaran kita misalnya, saya gak tahu ya, misalnya 'oh kita belum bisa seluruhnya kita isi', misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang kita isi 160 ribu tapi yang lolos 30 ribu. Nah, kita harus memikirkan bagaimana cara mengisi yang 120 ribu. Itu kan harus dibagaimanakan, begitu ya," imbuh Rini.
Rini juga mengakui pemerintah sebelumnya masih fokus menyelesaikan proses CPNS dan PPPK 2025.