2.000 ASN Segera Digembleng 45 Hari Jadi Komcad di 6 Barak

09 Apr 2026, 07:00 WIB

Pangdam Diponegoro Semarang Mayjen TNI Achriruddin inspeksi pasukan dari unsur satuan komando cadangan (komcad) saat membuka tahap pelatihan komcad kesepuluh di Makodam Diponegoro. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Intinya Sih

Gini Kak

Program Komcad bersifat sukarela, bukan wajib militer, dan ditujukan untuk melatih 4.000 ASN agar memiliki kemampuan dasar militer serta disiplin tinggi tanpa adanya sanksi bagi yang tidak ikut.
Sebanyak 2.000 ASN gelombang pertama akan mengikuti pelatihan 45 hari di enam lembaga pendidikan militer dengan jadwal ketat untuk membentuk kedisiplinan, empati, dan cinta Tanah Air.
Amnesty International Indonesia menilai konsep Komcad mirip wajib militer sudah usang karena ancaman modern lebih kompleks dan membutuhkan kecakapan teknologi, bukan sekadar kekuatan fisik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada banyak pegawai negeri yang mau ikut latihan Komcad. Kata Pak Jenderal Hengki, ini bukan wajib militer tapi sukarela. Mereka belajar baris, olahraga pagi, dan hidup disiplin selama 45 hari di tempat tentara. Nanti ada juga yang tidak ikut dari Kementerian Desa. Sekarang mereka sedang siap-siap kumpul di Monas untuk mulai latihan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Komponen Cadangan Bacadnas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program komponen cadangan (Komcad) yang telah diinisiasi sejak 2021, tidak sama dengan wajib militer yang diterapkan sejumlah negara. Program Komcad bersifat sukarela dan tak ada sanksi bila tidak diikuti.

Meski begitu, kata Hengki, program Komcad tetap memiliki manfaat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi Kementerian Pertahanan sudah menetapkan akan menggembleng 4.000 ASN lewat program Komcad. Program ini dimulai dengan 2.000 ASN pada bulan ini.

"Komcad bukan wajib militer. Semua dilakukan dengan sukarela dan penuh kesadaran. Komcad bermanfaat bagi seorang ASN karena mereka akan diajarkan kemampuan militer dasar yang siap untuk digerakan," ujar Hengki di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Kendati, jenderal bintang satu itu tetap mengakui dibutuhkan persetujuan dari DPR sebelum mengerahkan Komcad ASN untuk membantu komponen utama, yakni TNI. Hengki juga menyebut pengetahuan yang diperoleh saat penggemblengan Komcad diklaim akan bermanfaat tidak hanya bagi instansi tempat ASN bekerja, melainkan juga bagi ASN itu sendiri.

Rencananya, sebanyak 2.000 ASN akan dikumpulkan di Monas pada Senin, 13 April 2026, dan dilepas secara simbolik oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

1. Komcad ASN akan digembleng 45 hari di barak enam lembaga pendidikan

Kepala Pusat Komcad Bacadnas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan (kiri) di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Hengki mengatakan, ribuan ASN gelombang pertama yang mengikuti Komcad akan dikirim untuk mengikuti pendidikan 45 hari di enam lembaga berbeda, yakni Rindam Jaya, Pasukan Marinir I Cilandak, Wing Pendidikan 500 di Atang Sanjaya, Pusdikkes Kramat Jati, Pusat Komunikasi Bela Negara di Rumpin Bogor, dan Halim Perdana Kusuma.

"Teman-teman ASN tentunya tidur di barak, kecuali bagi peserta putri. Mereka akan tidur di mes," kata Hengki.

Hengki menjelaskan selama 45 hari digembleng, aktivitas ASN akan dimulai pukul 04.00 WIB. Lalu, dilanjutkan salat subuh, olahraga, melakukan aktivitas kebersihan, dan sarapan.

"Semua akan kami atur demi menciptakan ritme dalam kehidupan dan kebiasaan disiplin," tutur jenderal bintang satu itu.

Selain disiplin, ribuan ASN ini juga akan dilatih agar mampu memiliki sikap empati, simpati, dan rasa cinta Tanah Air. Mereka juga akan diajarkan problem solving.

"Poin penting yang juga diajarkan adalah memiliki ketangguhan dalam melaksanakan perintah," imbuh Hengki.

2. Kementerian Desa tak kirimkan ASN untuk ikut program Komcad

Daftar kementerian yang mengirimkan perwakilan ASN dibandingkan dengan kuota ASN yang diminta oleh Kementerian Pertahanan. (IDN Times/Santi Dewi)

Hengki juga mengungkap ada satu kementerian yang sama sekali tak mengirimkan satu pun ASN untuk mengikuti program Komcad. Instansi tersebut yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Padahal, kuota ASN yang diminta untuk dikirim hanya satu ASN.

"Dari Kementerian PDT tak mengirimkan satu pun ASN," ujar dia.

Namun, ia enggan mengungkap alasan kementerian itu tak mengirimkan perwakilan ASN untuk mengikuti program Komcad. Program tersebut masuk daftar program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Apalagi seremoni lulusan Komcad gelombang pertama dilakukan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Hengki menjelaskan ada perbedaan pakaian yang dikenakan ASN ketika mengikuti Komcad. Mereka tak melulu mengenakan pakaian motif loreng ala militer.

"Pakaian loreng militer (dipakai) ketika ada materi dasar kemiliteran," imbuhnya.

3. Konsep wajib militer di Komcad dianggap sudah usang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit)

Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menilai konsep Komcad bagi ASN mirip wajib militer sudah tak lagi relevan dalam paradigma pertahanan modern saat ini.

"Pemerintah seperti terpaku pada imajinasi perang konvensional di masa lalu yang memang membutuhkan mobilisasi massa secara fisik. Padahal, ancaman modern saat ini lebih canggih dan kompleks. Misalnya ancamannya lebih bersifat hybrida, termasuk perang yang mengandalkan kecakapan teknologi," ujar Usman ketika dihubungi, Rabu.

Yang dibutuhkan sekarang ini, kata Usman, bukan lagi perkara kecakapan dalam baris-berbaris dan kekuatan fisik. Ia memberikan contoh serangan militer Israel ke Gaza atau Rusia ke Ukraina. Komponen cadangan tak mungkin ditempatkan dalam situasi perang aktif.

Usman justru khawatir lewat program Komcad malah akan melemahkan pertahanan Indonesia. Di sisi lain, dia juga menyoroti tujuan Komcad bagi ASN untuk memperkuat rasa nasionalisme.

"Seolah-olah rasa nasionalisme para aparatur sipil negara ini dipertanyakan. Lagi pula ASN yang sudah di tingkat eselon I dan II sudah pernah mendapatkan pendidikan semi militeristik. Rasa cinta terhadap negara itu dibangun dengan menanamkan nilai anti terhadap perilaku korupsi," tutur dia.