Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor dan empat rumah terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatra Utara. Penggeledahan itu berlangsung dari Senin (9/11/2026) hingga Selasa (10/11/2026).
Adapun enam lokasi tersebut yaitu Kantor Satker Wilayah 1 dan Kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut, dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, kemudian satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.
"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).
Diketahui, KPK telah menahan tujuh dari delapan tersangka baru dalam dugaan korupsi proyek Jalan Nasional Sumatra Utara pada 2023-2025 yang menyeret mantan anak buah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Topan Ginting.
Ketujuh tersangka itu ialah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja selaku Kepala Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara 2024-2025, Rahmad Parulian selaku Kepala Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatra Utara, Faisal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Lalu, T. Rahmansyah Putra selaku Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumatra Utara, Manaek Manulu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumatra Utara Wilayah 2, dan Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut.
"Sementara terhadap satu tersangka yakni saudara DE (Dicky Erlangga) selaku Kasatker PJN I Provinsi Sumut tidak hadir pada pemeriksaan hari ini. Pemanggilan selanjutnya akan dilakukan pada Senin, 26 Oktober 2026," ujar Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Stanley Cicero diduga mendapatkan Rp300 juta, Dicky Erlangga sebesar Rp1,77 miliar, Rahmad diduga mendapatkan Rp450 juta, Faisal sebesar Rp290 juta, Heri Handoko Rp270 juta, Rahmansyah Putra alias Dadam Rp3,49 miliar, Manaek Manalu Rp1,25 miliar, dan Munson Hutauruk Rp550 juta.
Para tersangka diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 606 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.