2 Tahun Prabowo, CSIS Ungkap Penyebab Kepuasan Publik Menurun

Arya menjelaskan, sejak awal pemerintahannya, Prabowo menghadapi dua kerentanan politik. Pertama adalah kerentanan elektoral karena meski Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dengan sekitar 58 persen suara, Partai Gerindra bukan merupakan partai pemenang Pemilu 2024.

Kedua, masih kuatnya pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo, baik di tingkat akar rumput maupun di antara elite politik dan kelompok bisnis.

Menurut Arya, dua kerentanan itu mendorong pemerintah memperbesar pengaruh dan kekuasaan melalui sejumlah strategi. Salah satunya dengan membangun koalisi besar dan kabinet yang gemuk.

“Karena rentan, kemudian dilakukan akomodasi elit yang sangat besar. Koalisinya tambun, kabinetnya tambun, peraturan presiden tentang kementerian dirubah dari yang sebelumnya hanya sekitar 34 kementerian menjadi lebih, sekarang jumlah menteri dan wakil menteri lebih dari 100, belum lagi ada badan-badan baru,” ujarnya.

Selain akomodasi elite, Arya melihat kendali eksekutif semakin kuat dalam pengelolaan anggaran, program pemerintah, distribusi sumber daya, hingga legislasi.

Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya dijalankan secara top-down dengan membentuk struktur dan jaringan baru secara nasional.

Namun, penguatan kendali tersebut memiliki konsekuensi. Tekanan fiskal meningkat, transfer ke daerah berkurang, birokrasi menjadi panjang dan tumpang tindih, sementara biaya politik untuk mempertahankan dukungan elite juga semakin besar.

“Partai terus diakomodasi, kelompok-kelompok kepentingan terus diakomodasi dalam reshuffle-reshuffle kabinet, yang sudah—baru dua tahun saja—sudah ada tujuh reshuffle kabinet,” kata Arya.

Di tengah kondisi itu, kepuasan publik justru terus merosot. Arya menyebut situasi tersebut sebagai salah satu anomali dalam sejarah pemerintahan setelah presiden dipilih langsung oleh rakyat.

“Sejak presiden dipilih langsung, belum pernah terjadi dalam sejarah elektoral kita di mana ketidakpuasan terhadap presiden yang tengah menjabat itu lebih besar dibandingkan kepuasannya,” ujarnya.

Arya kemudian menjelaskan tiga faktor yang menurutnya menjadi penyebab utama turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Pertama adalah expectation gap atau kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kenyataan yang terjadi.

“Pertama ada expectation gap. Jadi nggak sesuai antara apa yang publik inginkan, apa harapan publik, dengan realitas yang terjadi,” kata Arya.

Dia menjelaskan, masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap pemerintah, tetapi kebijakan yang dijalankan justru tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut.

“Publik menginginkan X, yang dilakukan adalah Y. Publik menginginkan A, yang dilakukan B. Nah itu expectation gap, sehingga orang nggak puas,” ujarnya.

Kedua adalah performance gap. Menurut Arya, persoalan ini muncul ketika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

“Yang kedua performance gap. Enggak sesuai orang berekspektasi kalau kinerjanya harusnya seperti ini. Presiden yang baru dilantik, eh presiden yang tengah menjabat karena sudah berulang kali maju sebagai kandidat lalu menang, orang berekspektasi X. Tapi yang terjadi Y,” katanya.

Dia mencontohkan pemerintah yang membangun kabinet besar dengan harapan menghasilkan kinerja tertentu. Namun, ketika hasil yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan ekspektasi, kepuasan publik pun menurun.

“Pemerintah mengatakan kabinet besar supaya terjadi X, kenyataannya terjadi Y. Nah itu yang membuat ada performance gap,” ujar Arya.

Faktor ketiga adalah trust deficit atau defisit kepercayaan. Menurutnya, persoalan kepercayaan turut memperkuat tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Yang ketiga adalah trust deficit. Ada defisit pada kepercayaan. Nah ini yang membuat ketidakpuasan drop,” katanya.

Arya juga menyoroti anomali lain, yakni besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih belum menghasilkan kepuasan publik yang sebanding.

“Dana MBG dan koperasi merah putih itu sangat besar sekali, ratusan triliun. Tapi persoalannya adalah, meskipun pemerintah sudah mengalokasikan ratusan triliun untuk mendanai dua program besar ini, sebagian besar publik kita malah secara agregat tidak puas dengan kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Arya, program strategis pemerintah juga belum memberikan dampak elektoral yang kuat. Kepuasan, kepercayaan, hingga keterpilihan justru mengalami penurunan.

Arya memperkirakan kepuasan publik terhadap pemerintah masih berpotensi turun jika sejumlah persoalan tidak segera ditangani.

Dia menyoroti sejumlah faktor yang dapat memperburuk situasi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kemungkinan bertambahnya kabinet, penurunan IHSG, hingga kasus korupsi yang terus terjadi.

“Kalau situasi-situasi ini terus terjadi, saya kira kepuasan akan terus mengalami drop bahkan bisa di bawah 30 persen,” tutur dia.

Jika kondisi itu terjadi, Arya memperkirakan dampaknya akan merembet ke elektabilitas pemerintah dan meningkatkan potensi polarisasi di masyarakat.

“Dampaknya elektabilitas akan tergerus, akan terjadi polarisasi di masyarakat, ada kelompok pro dan anti pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Arya menyebut masih ada kemungkinan kepuasan publik mengalami rebound. Syaratnya, pemerintah harus merespons suara masyarakat. Menurutnya, publik menginginkan perbaikan kinerja para menteri, evaluasi terhadap program strategis, pengembalian dana transfer ke daerah, serta perbaikan kondisi ekonomi.

“Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, baru akan rebound. Tapi selama itu nggak dilakukan, saya kira trennya akan terus menurun. Kalau rebound, tentu elektabilitas dan kepercayaan akan meningkat,” kata Arya.

Karena itu, Arya menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik. Terlebih, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo telah terjadi tiga kali pergantian pimpinan bidang komunikasi pemerintah sekaligus perubahan nomenklatur.

“Ini kan mengindikasikan bahwa ada problem besar dalam communication line-nya pemerintah. Belum dua tahun sudah ada tiga kali pergantian, nomenklatur baru berjalan sudah diganti,” ujarnya.

Menurut Arya, pemerintah akan kesulitan meningkatkan kepercayaan publik apabila jalur komunikasinya sendiri belum stabil.

“Artinya bagaimana trust level-nya meningkat kalau communication line-nya justru belum selesai,” imbuhnya.