Survei Kepuasan ke Pemerintah Prabowo Turun, Bakom: Pemicu Kerja Lebih Keras
- Survei Poltracking Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada 55,1 persen.
- Muhammad Qodari menyebut penurunan kepuasan sebagai pemicu pemerintah bekerja lebih keras.
- Pemerintah membahas koordinasi komunikasi publik, akses media, serta mekanisme untuk mengurangi akun anonim di media sosial.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menanggapi soal temuan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terus menurun. Ia mengatakan hasil survei tersebut menjadi pemicu bagi pemerintah untuk berkerja lebih keras lagi.
Hal itu disampaikan Qodari saat ditanya, apakah pemerintah menggelar koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk meningkatkan kepuasan publik yang menurun. Rapat ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid; dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
"Ini menjadi pemicu bagi kami, pendorong bagi kami untuk bekerja lebih keras," kata Qodari saat ditemui usai acara di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
1. Optimalisasi peran kementerian dan lembaga
Jumpa pers Forum Bakohumas yang digelar di Jakarta, Selasa (1/9/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Qodari menyebut, pemerintah sudah melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) terkait komunikasi publik. Termasuk, wacana setiap Rabu menggelar konferensi pers untuk menjawab berbagai perkembangan program strategis pemerintah.
"Kalau untuk koordinasi memang sudah kami lakukan, baik koordinasi dalam pengertian wacana maupun dalam pengertian optimalisasi peran dari K/L (Kementerian/Lembaga). Nah, kalau dari wacana, misalnya, tiap Rabu kita mengadakan press conference untuk meng-update perkembangan program-program strategis pemerintah, juga mengundang K/L secara bergiliran untuk menceritakan, menyampaikan perkembangan dari program-program dari K/L-nya masing-masing," ucapnya.
2. Minta kementerian dan lembaga agar mudah diakses media
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari. (Dok/Istimewa). Dalam rapat itu juga membahas mengenai dorongan agar kementerian dan lembaga membuka diri memberikan akses informasi kepada publik, terutama media. Pemerintah juga mendorong kementerian dan lembaga membuat jadwal agar sebulan sekali bisa merilis program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan.
"Dari segi personalia dan dari segi mobilisasi atau kegiatan, ya, kita meminta dari K/L untuk memberikan atau menyampaikan poin-poin, agar mudah diakses oleh media dan bisa memberikan informasi yang maksimal," tegas Qodari.
3. Menekan DFK dengan mengurangi akun anonim di media sosial
ilustrasi media sosial (IDN Times/Aditya Pratama) Qodari menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan narasi Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di media sosial. Menurutnya, pemerintah sejauh ini sudah berupaya memberikan klarifikasi dalam bentuk penjelasan kepada publik.
Namun di samping itu, pemerintah juga akan menekan jumlah akun media sosial anonimus atau tidak dikenal yang kerap menyebarkan informasi bohong. Caranya, mekanisme registrasi akun media sosial diperketat dengan wajib mencantumkan nomor HP hingga KTP.
"Kita pikirkan mekanisme-mekanisme yang bisa secara secara komprehensif bisa menurunkan jumlah hoax. Nah, kalau saya lihat ya, hoax itu biasanya keluar dari akun-akun anonim. Jadi ya cara menurunkan hoax itu adalah dengan mengurangi akun anonim. Nah, agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP. Sama dengan sekarang ini kan nomor-nomor HP kita kan ada alas identitasnya. Dan kalau kawan-kawan ingat, dulu ini diambil kebijakan untuk mengurangi adanya penipuan," ucapnya.
Lebih lanjut, kata Qodari, pemerintah meyakini apabila akun anonimus ini berhasil diminimalisir, maka penipuan hingga hoaks juga bisa ditekan.
"Kita tahu juga sekarang lewat media sosial juga banyak penipuan, baik investasi, atau misalnya love scam dan seterusnya. Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoax itu akan berkurang. Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim ya, maka kemudian hoax itu akan berkurang. Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan," imbuh dia.
Sebelumnya, survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan. Berdasarkan survei terbaru Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen.
Sementara itu, sebanyak 40,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan. Adapun 4,7 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengatakan meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut tergolong rendah dan perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Angkanya kalau dibaca (yang puas) memang masih mayoritas, tetapi angka ini angka yang rendah. Angka yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, pada seluruh anggota kabinet lembaga negara. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan di dua bulan terakhir terhadap tingkat kepuasan," ujar Hanta dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/8/2026).
Hanta menjelaskan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan publik masih mencapai 78,1 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026 dan kembali menurun menjadi 72,2 persen pada Mei 2026.
Penurunan semakin terlihat dalam dua bulan terakhir. Pada Juli 2026, tingkat kepuasan publik berada di angka 58,4 persen, dan kembali turun menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah turun 23 poin persentase dibandingkan Oktober 2025. Selain kepuasan, Poltracking menemukan tren serupa pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tingkat kepercayaan publik kini berada di angka 63,2 persen. Sementara 32,5 persen responden menyatakan tidak percaya dan 4,3 persen tidak menjawab.
"Ini trennya (tingkat kepercayaan publik) menurun dari 81,5 persen pada Oktober 2025; Maret 2026 menjadi 75,1 persen; Mei 2026 74,2 persen; Juli 2026 65 persen; dan Agustus 63,2 persen," kata Hanta.
