Jakarta, IDN Times – Lembaga pers sudah seyogyanya mendapatan kebebasan saat melaksanakan tugas-tugasnya.
Salah satu anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun dalam acara UNESCO World Press Freedom 2018, di Fairmont Hotel, menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi faktor dalam kebebasan pers di Indonesia.
Dalam sambutannya, Hendry mengatakan kesejahteraan para wartawan mulai mengkhawatirkan. “Aspek ekonomi juga turut ikut menyeret kebebasan pers,” ungkapnya.
"Kesejahteraan wartawan yang belum memadai, gaji dll, membuat kompetensi yang seharusnya dimiliki wartawan tidak maksimal dalam menghasilkan berita. Ditambah lagi dengan kepemilikan media oleh politisi."
Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilih media di Indonesia adalah para konglomerat sekaligus mereka yang juga memiliki partai politik. Independensi yang ada di Indonesia berada di kategori 62, di mana kategori ini termasuk bagus. “Ada dari parlemen politik, sehingga mengancam independensi,” ucapnya.
Kebebasan pers juga terbentur pada adanya krimininalisasi yang terjadi pada pers. Adanya ancaman pidana bagi para pidana para pers. “Dalam hal ini adanya MoU dengan dewan pers mengenai berita-berita yang seperti ini akan ditangani oleh dewan pers,” katanya.
Duta Besar Swedia untuk Indonesia, HE Ms Johanna Brismar Skoog, mengatakan kebebasan pers adalah hal yang sangat penting. Melalui laporan secara global tentang keijakan dalam memajukan kreativitas untuk pembangunan, perlu adanya dukungan dari masyarakat.