Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap sejumlah kejanggalan anggaran Formula E. Maklum, uang commitment fee penyelenggaraan balap mobil listrik yang telah dibayarkan sebesar Rp560 miliar tidak ditarik kembali walaupun agenda itu sudah ditunda.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengungkapkan bahwa ada tiga kejanggalan yang ditemukan.
Kejanggalan pertama yang dilihat PSI adalah perjanjian penyelenggaraan Formula E antara PT Jakpro dengan Formula E Operation Limited (FEO). Sebab, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga yang membayar commitment fee sebesar Rp560 miliar.
“Ini kan lucu, Jakpro (perusahaan) yang terikat kewajiban finansial karena Jakpro yang tandatangan kontrak, tapi kok rakyat yang disuruh bayar menggunakan APBD via anggaran Dispora. Jelas-jelas Dispora tidak ikut tanda tangan. Ini kalau di dunia hukum namanya pembayaran tidak terhutang (onverschuldigde betaling) dan bisa dimintakan pengembaliannya jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia.” kata dia dalam keterangan tetulis, Rabu (27/1/2021).
Kemudian yang kedua, dasar penentuan nilai commitment fee dinilai PSI tidak jelas. Nilai commitment fee Formula E tahun 2020 sebesar 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp360 miliar.
Anggara menjelaskan, angka tersebut naik 10 persen pada tahun-tahun berikutnya. Untuk acara tahun 2020, Dispora telah membayar Rp360 miliar.
Dispora telah membayar Rp200 miliar yang merupakan 50 persen dari nilai commitment fee untuk acara tahun 2021.
“Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Jakpro tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee ratusan miliar per tahun. Apakah pemerintah kota Hong Kong, London, dan New York harus membayar commitment fee Formula E? Itu semua tidak bisa dijawab. Ada kesan bahwa Jakpro menerima begitu saja nilai commitment fee yang ditentukan secara sepihak oleh FEO,” kata dia.
Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank dari uang commitment fee yang mengendap di bank. Anggara memperkirakan, setelah uang Rp560 miliar mengendap selama lebih dari setahun, mungkin sudah dihasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah.
"Inikan ada potensi kerugian daerah yang perlu dicermati penegak hukum," kata dia.
Dia mengungkapkan, jika Pemerintah provinsi DKI tidak bisa menarik bunga bank itu, maka keuangan daerah bakal rugi karena perjanjian ini.
"Ada banyak pertanyaan yang harus diterangkan ke rakyat sebagai pembayar pajak. Saya mohon agar Pak Anies turun tangan sendiri menjelaskan ke publik, jangan terus-terusan lempar badan ke anak buah,” ujar Anggara.