3 Nama Ini Dianggap Pantas Gantikan Anies, Pimpin Sementara Jakarta

Menurut Bendahara Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta ini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sedang mencari sosok yang memahami betul persoalan DKI Jakarta untuk menggantikan Anies selama 2 tahun ke depan.

“Dia (Heru) paham banget soal Jakarta, kebetulan saya kenal baik Beliau dari bawah,” ujar Taufik.

Melihat riwayat Heru, ia pernah mengisi sejumlah posisi penting di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara, hingga Wali Kota Jakarta Utara. Di Balai Kota, Heru pernah menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Bahkan, alumnus Universitas Krisna Dwipayana itu juga sempat akan digandeng Basuki Tjahaja Purnama menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017. Namun, Ahok memutuskan maju bersama Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik.

Adapun Juri Ardiantoro yang pernah menjabat ketua KPU DKI Jakarta, dinilai memiliki kapabilitas dan paham mengenai persoalan Jakarta.

“Juri saya kenal baik, menurut saya Juri juga kapabel walaupun belum pernah (jadi birokrat di Pemprov DKI) begitu ya, tapi saya kira Juri paham soal Jakarta. Beliau (mantan) Ketua KPU DKI Jakarta,” ungkap Taufik.

Juri juga sempat memimpin KPU Pusat menggantikan almarhum Husni Kamil Manik yang meninggal dunia karena sakit, dengan sisa jabatan 2016-2017. Ia juga seorang nahdiyin, dengan jabatan sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta periode 2021-2025 yang dilantik September 2021 oleh Ketua Umum PBNU saat itu, KH Said Aqil Siradj.

Satu nama lagi yang dianggap layak memimpin Jakarta hingga Pilkada 2024 yakni Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali. Mantan Wali Kota Jakarta Selatan ini pernah mengisi berbagai pos jabatan, yang dimulai dengan menjadi staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Kepala Seksi Bina Lembaga Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta, dan Kepala Seksi Dinas Bina Mental Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta.

Kemudian, ia pernah menjadi Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta. Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.

Tidak hanya itu, Marullah juga pernah menggantikan Sri Haryati pada 18 Januari 2021, menjadi Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Sekda DKI Saefullah meninggal dunia. Jabatan ini diembannya hingga saat ini.

Ia juga merupakan nahdiyin yang tercatat dalam kepengurusan PWNU DKI Jakarta 2021-2026, sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian Tahfidziyah.

Taufik mengungkapkan, ketiga nama tersebut merupakan nahdiyin. Oleh karena itu, ia meyakini NU tidak akan mencampuri urusan pemilihan penjabat gubernur DKI nanti.

“Itu tiga-tiganya NU tuh, Bapak Marullah NU, Juri NU, Heru juga NU. Saya kira begini, kalau soal PJ gubernur itu haknya presiden lah. Ya, kita jangan ikut campur pada ranahnya presiden,” jelas Taufik.