38 Persen Puskesmas Kekurangan Nakes, Ini Arahan Wamenkes

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkes hingga Agustus 2026, terdapat 38 persen pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kebutuhan pengisiannya mencapai 6.927 tenaga.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan SDM kesehatan berbasis data dan karakteristik di setiap wilayah agar kebutuhannya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Benjamin, dikutip dari siaran pers, Minggu (1/11/2026).

Wamen Benjamin juga menekankan pentingnya pemerataan akses peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini terutama bagi mereka yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), serta daerah bermasalah kesehatan (DBK).

Benjamin menilai, tenaga kesehatan di berbagai wilayah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Menurut dia, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan daring, pembelajaran campuran, dan pendampingan rumah sakit rujukan.

“Kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kecerdasan artifisial, telemedisin, dan rekam medis elektronik. Pengembangan profesi berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan nyata, bukan sekadar pemenuhan angka kredit,” kata dia.

Dalam forum tersebut, Benjamin menyampaikan enam arahan untuk memperkuat tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Arahan ini mencakup perlunya penguatan independensi dan profesionalisme Konsil, Kolegium, serta Majelis Disiplin Profesi (MDP), merencanakan kebutuhan tenaga berbasis data, membangun budaya peningkatan kompetensi berkelanjutan, memperkuat literasi digital, memastikan pemerataan kompetensi dan penegakan disiplin yang adil, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

“Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,” kata dia.

Dia berharap, forum ini mampu menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi bagian dari perbaikan sistem kesehatan Indonesia.