Jakarta, IDN Times – Pernah gak membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan partai politik (parpol) selama masa pemilihan umum (pemilu)?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina pernah menghitung berapa ongkos pemilu yang harus disiapkan partai politik. Hasil hitung-hitungan tersebut kemudian ia paparkan dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
Lantas berapa dana yang meski dikeluarkan partai politik untuk Pemilu?
Kamu mungkin pernah mendengar ada tokoh yang dimintai mahar politik agar bisa maju menjadi calon kepala daerah atau calon legislator. Almas membenarkan adanya mahar tersebut.
“Di pemilu kepala daerah yang mahal itu ada mahar politik, gak ada mahar gak sah. Nilainya puluhan sampai ratusan miliar,” sebut Almas.
Sudah jadi rahasia umum kalau tiap pemilu ada uang yang dikeluarkan parpol untuk ‘membeli’ suara masyarakat. Nilainya pun beragam, bahkan ada dalam bentuk sembako.
“Kemudian politik uang jual-beli suara antara kandidat dan calon pemilih,” kata Almas.
Meski tidak ilegal, ada juga lho biaya dari parpol bagi masyarakat yang mau menjadi sanksi saat hari pencoblosan. Nilainya pun beragam. Almas menyebut bayaran menjadi saksi bisa mencapai Rp500 ribu.
“Ini ongkos tinggi tapi ada alternatif lain. Ada di daerah khususnya pilkada yang per saksi di bayar Rp500 ribu. Mereka khawatir saksi kalau dibayar Rp100 ribu, dikasih lebih tinggi dari lawan (politik) loyalitas beralih ke lawan,” jelas Almas.
Pernah tidak kamu menemukan orang yang tidak kamu kenal tiba-tiba maju menjadi calon legislator, calon DPRD dan lainnya? Padahal sebelumnya orang itu belum atau jarang melakukan kegiatan di masyarakat dan membantu permasalah lingkungan.
Fenomena yang disebut Almas sebagai kampanye instan itu jelas ada. Kamu pasti sering menemukan banyak iklan dengan wajah yang belum familiar, kan?
“Akhrinya mereka menggunakan cara-cara instan untuk menang. Beriklan secara masif yang cost politic-nya tinggi. Belum biaya survei dan sebagainya,” ujarnya.