Di UNGA 81, Menlu Ungkap Strategi RI Bangun Ketahanan Nasional

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan pentingnya membangun ketahanan nasional sebagai fondasi bagi kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, ketahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan menghadapi ancaman, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam sesi General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Dia mengatakan, Indonesia telah mengembangkan konsep ketahanan nasional sejak dekade 1960-an untuk menjaga identitas, kedaulatan, persatuan, serta pembangunan di tengah berbagai tantangan.

“Di jantung ketahanan kita adalah rakyat,” kata Sugiono, Jumat (27/9/2026) waktu Jakarta.

Menurut dia, sebuah negara dapat disebut tangguh ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, petani dapat berproduksi, pekerja memperoleh pekerjaan layak, serta anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi tentang masa depan.

Bagi Indonesia, kata Sugiono, hal tersebut berarti membangun kemandirian pangan sekaligus memperkuat ketahanan energi.

“Yang paling penting, ini juga berarti berinvestasi pada masa depan rakyat kita, memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan berkualitas, dan memastikan rakyat kita memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar,” ujarnya.

Sugiono mengatakan, ketahanan nasional juga dibangun melalui penguatan ekonomi. Indonesia, menurut dia, tengah membangun ekonomi yang mampu menghadapi guncangan sekaligus menciptakan kesempatan baru. Upaya tersebut mencakup penciptaan lebih banyak lapangan kerja, penguatan industri, serta peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Sugiono, kemampuan Indonesia mengelola perbedaan dan menjaga persatuan juga menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Namun, Sugiono mengatakan keberagaman bukan sesuatu yang harus diatasi, melainkan dikelola, dihormati, dan diubah menjadi kekuatan.

“Melalui partisipasi demokratis, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan, kita menjaga persatuan,” katanya.

Sugiono juga menegaskan, Indonesia terus memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme nasional serta komitmen terhadap kewajiban HAM internasional.

Menurut dia, pembangunan ketahanan nasional berjalan beriringan dengan pemenuhan HAM. Hak asasi manusia, kata Sugiono, bukan hanya mengenai tidak adanya kekerasan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sugiono kemudian menghubungkan ketahanan nasional dengan kontribusi Indonesia terhadap dunia. Menurutnya, Indonesia yang memiliki ketahanan pangan akan memiliki kapasitas lebih besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan regional dan global. Begitu pula dengan ketahanan energi. Indonesia yang lebih tangguh di sektor energi dapat berkontribusi lebih besar terhadap transisi energi global.

“Ekonomi yang lebih kuat membuka peluang lebih besar untuk kerja sama dan kemakmuran bersama,” ujar Sugiono.

Karena itu, dia menyebut, ketahanan nasional sebagai bagian dari ketahanan kolektif. Ketahanan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Dalam pidatonya, Sugiono menekankan bahwa membangun negara yang tangguh bukan hanya persoalan menghadapi krisis ketika terjadi. Ketahanan juga dibangun melalui investasi jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, energi, pangan, pendidikan, kesehatan, serta kemampuan menjaga persatuan.