4 Kecurangan Pemilu 2019 Versi Sandiaga Uno, Apa Saja?

Pertama, kata Sandiaga, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat, bahkan mantan Wagub DKI itu menyebut angkanya lebih dari 600 orang.

“Pertama dan utama, tentu saja banyaknya keluarga yang harus kehilangan orangtua, dan sanak saudara. Lebih dari 600 petugas penyelenggara pemilu wafat. lebih dari 3.000 orang lainnya dirawat,” ucap Sandiaga.

Data Sandiaga ini berbeda dengan yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data yang diumumkan Kemenkes, Rabu (15/5), jumlah petugas KPPS yang meninggal di 24 provinsi 498 orang. 

“Dengan pahit kita juga katakan yang paling banyak memakan korban, pemilu yang paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia. sebuah pelajaran yang amat mahal yang harus dijadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaran pemilu di waktu yang akan datang,” ujar Sandiaga.

Kecurangan yang kedua, Sandiaga menyebut, ada temuan politik uang yang masif. Hal itu dibuktikan Sandiaga dengan adanya anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Salah satu orang penting Tim Kampanye Nasional pasangan calon 01 tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar,” ucap Sandiaga.

Bahkan menurutnya, dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN dan pejabat tinggi pemerintahan.

“Ini adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi kita, betul?” tanya Sandiaga.

“Betul,” sambut pendukungnya yang memenuhi Hotel Sahid.

“Dari berbagai penjuru Tanah Air terutama di Jateng dan Jatim, masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan, telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita,” sambungnya.

Tak hanya di situ, Sandiaga juga dengan suara yang tak biasa, dengan tegas dan lantang, menyesalkan tak selesainya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditengarai sebagai DPT ‘tuyul’, kotak suara dari kardus, hingga intimidasi terhadap saksi kubu Prabowo di daerah.

“Sepanjang masa persiapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara, kita merasakan bersama banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang kami alami, dan tidak ditanggapi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, maupun pihak yang berwajib," kata Sandiaga.

Dia melanjutkan, "DPT bermasalah tidak ada solusi, penggunaan kotak suara berbahan kertas yang sekarang terbukti mudah dijebol, terbakar, atau rusak terkena banjir. Ada 6,5 juta orang tidak memperoleh undangan sebagai pemilih. kekurangan logistik hingga pengusiran dan intimidasi saksi-saksi dari pasangan 02 di daerah tersebut. Ini semua menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu 0 (nol).” 

Terakhir, Sandiaga mengatakan, salah satu instrumen kontrol demokrasi telah dilumpuhkan, yakni media. Menurut Sandiaga, media telah dilemahkan untuk memberitakan suara oposisi.

“Kita menyaksikan dan merasakan dilumpuhkannya instrumen kontrol dalam demokrasi kita. Kamu menaruh simpati kepada rekan-rekan media yang mengalami tidak dapat memberitakan berbagai kecurangan. Upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama, para cerdik pandai menjadi penyuara hati nurani rakyat. Pembentukan tim asistensi hukum nasional untuk memantau pernyataan tokoh disingkat tiktok,” ujar Sandiaga.

“ini adalah tindakan vulgar yang memberangus demokrasi dan kedaulatan rakyat. Akhirnya hari-hari sesudah pemilu kita disuguhi parade hitung cepat dari lembaga-lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan paslon tertentu, suatu praktik yang sangat nyata mengandung konflik kepentingan. Lantas kepada rakyat pemilih itu dipertontonkan kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam situng pemilu,” sambung Sandiaga.