Jakarta, IDN Times - Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri didapuk mengisi kursi komisarsi hingga dewan pengawas badan usaha milik daerah atau BUMD di DKI Jakarta. Mereka ditunjuk oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakara Heru Budi Hartono.
Total, ada lima purnawirawan TNI dan Polisi yang menduduki jabatan baru. Namun, hanya empat berada di kursi petinggi.
Pada 25 Oktober 2022, Heru merombak susuna komisaris PT MRT Jakarta. Dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta, ditunjuklah Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama. Hingga 2020 dia menjabat sebagai Staf Khusus Panglima TNI dan pada 2021 menjabat sebagai Danpuspomad.
Bahkan, komisarisnya juga dijabat oleh purnawiraan polisi yakni Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono, yang notabene merupakan eks Kapolda Kalimantan Utara dan Kapolrestabes Semarang.
Kemudian pada 27 Januari 2023, Heru juga menunjuk petinggi PD Pasar Jaya dari purnawirawan TNI untuk menjabat Ketua Dewan Pengawas. Dia adalah Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto, yang tercatat menjabat sebagai Asintel Kasad hingga 2022 serta pernah menjadi Kabinda Kalimantan Selatan BIN.
Sebelumnya, pada 11 Januari Heru Budi mengangkat Irjen Pol (Purn) Lucky Arliansyah jadi Plt. Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta menggantikan Sudirman Said yang mengundurkan diri.
Lucky menjabat sebagai Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri pada 2011 lalu dan Widyaiswara Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri pada 2020.
Bahkan, PT Pembangunan Jaya Ancol, juga kini punya komisaris Purnawirawan polisi. Dia adalah Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius. Dia diputuskan menduduki posisi itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Februari 2023.
Suhardi sendiri pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kapolda Jawa Barat.
Heru Budi sudah lakukan banyak perombakan sejak mulai bertugas pada 17 Oktober 2022 menggantikan posisi Anies Baswedan.
Terkait hal ini, Plt Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengungkapkan penunjukkan para purnawirawan berpangkat jenderal itu sebagai bentuk penyegaran lembaga dengan tugas memberi nasehat dan pengawasan.
"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata dia kepada wartawan, Rabu (9/2/2023).