5 Catatan Komnas HAM soal Debat ke-4 Pilpres

Komnas HAM mencatat, baik Jokowi dan Prabowo kompak berupaya menjadikan ideologi Pancasila menjadi jalan perjuangan dalam melaksanakan mandat konstitusi, dan tujuan bernegara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedua capres juga dinilai kompak menempuh jalur edukasi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah menilai kedua calon presiden belum melihat akar persoalan dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM terkait relasi sipil dan militer.

“Penguatan paradigma kontrol sipil objektif untuk menghindari Dwifungsi dan lebih menjanjikan tegaknya profesionalistas militer,” kata Hairansyah, saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4).

Komnas HAM juga menyinggung polemik penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri terkait perluasan cakupan jabatan TNI di institusi sipil.

Komnas HAM menilai kedua pasang calon masih berkutat dengan strategi penguatan pertahanan negara untuk melindungi Indonesia. Topik yang dibahas masih hanya seputar peningkatan anggaran dan perluasan teritori kelembagaan.

Ancaman terhadap HAM, menurut Komnas HAM, menjadi dampak yang perlu diperhitungkan. Pembuatan komando-komando baru dinilai sangat bersinggungan dengan warga sipil dan kelompok lokal.

Konsep Pembukaan UUD 1945 dirasa Komnas HAM belum sepenuhnya diadopsi dalam urusan politik luar negeri, dari kedua calon presiden.

“Yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang dikenal bebas aktif,” kata Hairansyah.

Perihal pengungsi dan perlindungan WNI, utamanya TKI di luar negeri, menurut Hairansyah, belum muncul dalam debat.

Pelayanan publik sebagai perwujudan HAM, menurut komnas HAM masih sebatas aspek-aspek penguatan supra dan infrastruktur pemerintah.

“Belum mengacu pada pembaruan-pembaruan melindungi, menegakkan, dan menghormati HAM. Terutama bagaimana pelayanan pemerintah pada isu khusus seperti kebebasan beragama, konflik agraria, intoleransi, dan pengungkapan pelanggaran HAM yang berat,” kata Hairansyah.