Sentimen Negatif Kasus Penyadapan Prabowo Capai 33,5 Persen

Salah satu temuan utama Drone Emprit adalah pergeseran pembicaraan publik dari dugaan tindak pidana penyadapan menuju persoalan yang lebih luas, termasuk tuduhan makar dan relasi kekuasaan di tubuh aparat penegak hukum.

Dalam utasnya, Drone Emprit menyebut publik mulai menggugat sistem yang memungkinkan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara. Perhatian juga tertuju pada kepatuhan aparat terhadap perintah atasan, termasuk operator yang menolak menghapus barang bukti.

Kasus tersebut bahkan dibaca sebagai puncak gunung es yang memunculkan kecurigaan terhadap lembaga lain yang memiliki kewenangan penyadapan.

Independensi Polri dalam memeriksa mantan pimpinannya juga menjadi sorotan. Sebagian publik memandang proses hukum ini sebagai pertarungan elit, sehingga transparansi penyidikan dinilai penting untuk menghindari kecurigaan adanya kepentingan tertentu di balik penanganan perkara.

Dari keseluruhan 347 ribu percakapan, sentimen negatif tercatat sebesar 33,5 persen, sedangkan yang positif mencapai 14,8 persen, dan netral 51,7 persen. Dengan demikian, net sentiment score berada di angka minus 18.

Platform X menjadi ruang percakapan terbesar dengan kontribusi sekitar 78 persen. Puncak pembicaraan terjadi pada 4 November 2026 dengan 123.099 mentions. Pada hari yang sama, pemberitaan online juga melonjak hingga 7.206 pemberitaan. Lonjakan tersebut terjadi ketika Bareskrim menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Di X, sentimen negatif mencapai puncaknya pada 4 November dengan 40.432 mentions. Kecaman terhadap dugaan penyadapan, isu pengerahan TNI AL, hingga kecurigaan mengenai pengalihan isu menjadi sejumlah pemicu percakapan negatif.

Sementara itu, sentimen positif mencapai puncak sehari sebelumnya, yakni pada 3 November 2026, dengan 17.718 mentions. Apresiasi terhadap penindakan dan penahanan tiga jenderal menjadi salah satu faktor yang mendorong percakapan positif.

Dari sisi emosi, anger, atau kemarahan mendominasi percakapan di X dengan porsi 56 persen dari 271.434 mentions. Emosi anticipation atau antisipasi menyusul sebesar 42 persen, terutama karena publik menantikan pengungkapan pihak yang memberikan perintah dalam dugaan penyadapan tersebut.

Drone Emprit juga mencatat empat klaster percakapan di X, yakni kelompok yang mendukung proses hukum, publik yang skeptis dan mengkritik pemerintah maupun Polri, media dan akun informasi, serta publik umum.

Kelompok pendukung mengapresiasi penetapan tersangka dan transparansi Bareskrim. Sebaliknya, kelompok skeptis menilai kasus tersebut berpotensi menjadi pengalihan isu dan mempertanyakan narasi Presiden sebagai korban. Sementara itu, percakapan publik umum banyak diwarnai spekulasi dan meme.

Percakapan publik juga memperlihatkan beragam respons dari tokoh politik dan lembaga negara. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyatakan menghormati proses hukum. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan makar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta proses hukum berjalan objektif dan transparan. Anggota DPR RI Habiburokhman juga mendorong agar penyidik mempertimbangkan dasar hukum lain selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap saksi.

Sejumlah ahli turut mengingatkan bahwa pembuktian tindak pidana makar harus didasarkan pada bukti yang sah dan pembuktian unsur niat atau mens rea. Pemeriksaan forensik digital, pengamanan barang bukti, serta proses pemeriksaan yang independen juga dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai hukum. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, turut mengingatkan agar perubahan hukum tidak dilakukan demi kepentingan kekuasaan.

Dalam kesimpulannya, Drone Emprit menilai kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi ujian bagi negara dalam menegakkan hukum terhadap aparatnya sendiri.

Publik memang mengapresiasi penindakan terhadap para mantan pejabat tinggi Polri. Namun, akar persoalan dipandang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi dan independensi proses hukum pun menjadi faktor penentu apakah hasil akhir penyidikan dapat diterima masyarakat. Tanpa keduanya, penindakan terhadap para tersangka berisiko dipandang hanya sebagai bagian dari pertarungan elit, bukan upaya menuntaskan persoalan penyalahgunaan alat sadap negara.