8 Parpol Susun Strategi Lawan PDIP di MK soal Proporsional Tertutup

10 Jan 2023, 12:19 WIB

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut delapan partai politik (parpol) belum memiliki strategi untuk melawan PDIP terkait uji materi sistem pemilu proporsional tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK).

Habiburokhman mengatakan pihaknya dari Gerindra masih bingung mencari jalan untuk mencegah proporsional tertutup dijalankan dalam Pemilu 2024.

“Ya itu dia, lu nanya ke gua, gua lagi bingung itu lagi kita cari jalannya gimana,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

1. Delapan parpol masih susun strategi lawan PDIP di sidang MK

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Habiburokhman mengatakan delapan parpol masih menyusun strategi untuk membahas cara memenangkan gugatan dalam sidang MK. Diketahui, usulan sistem pemilu proporsional tertutup sebelumnya diajukan PDIP ke MK.

“Kita diskusi, kita rapat kita dengan teman-teman. Agenda membahas soal sidang MK tanggal 17, di mana di sidang MK itu baik DPR, pemerintah, dan KPU akan menyampaikan keterangan sikap seperti apa,” ujarnya.

2. Tak ingin intervensi PDIP

Megawati Soekarnoputri di Rakor Anggota DPR Fraksi PDIP (dok. PDIP)

Anggota Komisi III DPR ini juga mengaku enggan mengintervensi keputusan PDIP yang menginginkan pemilu proporsional tertutup. Habiburokhman menyebut delapan parpol penolak usulan PDIP ini hanya melakukan berbagi pandangan mengenai usulan ini.

“Nah, itu kita saling sharing maunya seperti apa walaupun tidak saling mengintervensi,” ujarnya.

3. Sejumlah tim kuasa hukum DPR akan ke MK

Megawati Soekarnoputri di Rakor Anggota DPR Fraksi PDIP (dok. PDIP)

Diketahui, dalam sidang uji materi MK pada 17 Januari 2023 akan menghadirkan delapan fraksi di DPR yang juga menjadi tim kuasa hukum DPR. Mereka akan memberikan pandangannya terhadap sistem pemilu proporsional tertutup.

Delapan fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup yang akan datang yakni Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan PAN.

“Kan gimana konsep keterangan DPR nanti, nah itu yang kita omongin dengan KPU dan Kemendagri, Kemenkumham, dan juga ini kami mau ngomong hari ini atau besok kami akan rapat internal tim kuasa DPR di MK,” tutur Habiburokhman.