Dua Tahun Capaian Kemenkes: Cek Kesehatan Gratis dan Peningkatan RSUD
Program cek kesehatan gratis menjangkau 114 juta orang pada 2026; dari 9,3 juta kasus hipertensi dan diabetes terdeteksi, sekitar satu juta telah diobati.
Kemenkes meningkatkan kapasitas RSUD dan membangun rumah sakit daerah; 21 dari 22 rumah sakit PHTC selesai serta beroperasi pada 2025, sementara 18 dari 20 proyek 2026 mulai dibangun.
Sebanyak 563 alat kesehatan disalurkan ke 313 rumah sakit dan 16 ribu ke 7.155 puskesmas; Kemenkes juga menempatkan 371 dokter spesialis di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui sejumlah program prioritas. Upaya tersebut dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas rumah sakit daerah, pemerataan alat kesehatan canggih, hingga percepatan pendidikan dokter spesialis.
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, Lienda Andajani, mengatakan, penguatan layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pemenuhan tenaga medis agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan merata.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi penyampaian informasi capaian dua tahun pemerintahan yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berikut capaian dari program prioritas Kemenkes pada 2025-2026!
1. Cek kesehatan gratis menjangkau 114 juta orang pada 2026
Agenda program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Kementerian Kesehatan bersama Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) pada Senin (26/10/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Kemenkes menjalankan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya mendeteksi penyakit sejak dini. Liendha memaparkan data tahun 2025, program CKG telah menjangkau sekitar 70 juta orang.
Sementara, pada 2026, Kemenkes mencatat 114 juta orang telah diperiksa. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua metode, yakni skrining kesehatan tahunan dan skrining di sekolah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Skrining tahunan sudah mencapai 89 juta orang, kemudian yang menyasar sekolah-sekolah, mencapai 25 juta anak," kata Liendha.
Dari hasil pemeriksaan, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol dan tuberkulosis (TBC) menjadi sejumlah penyakit yang banyak ditemukan. Kemenkes mencatat, dari 9,3 juta kasus hipertensi dan diabetes yang terdeteksi, sekitar satu juta orang telah mendapatkan pengobatan.
Kasus tuberculosis (TBC) yang ditemukan pada 2026 ada sekitar 704 ribu dan 635 ribu di antaranya sudah mendapatkan pengobatan.
2. Kemenkes tingkatkan kemampuan RSUD dan bangun rumah sakit di daerah
Ilustrasi rumah sakit. (IDN Times/Khaerul Anwar) Kemenkes juga memperkuat fasilitas rumah sakit daerah, terutama di wilayah tertinggal agar masyarakat tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit di kota besar atau ibu kota provinsi.
Liendha menjelaskan, salah satu upayanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan rumah sakit, seperti rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Dengan peningkatan tersebut, rumah sakit diharapkan mampu menangani penyakit yang membutuhkan pelayanan lebih kompleks, termasuk jantung dan stroke.
“Dulunya, pelayanan yang tadi tidak mampu untuk jantung dan stroke pada tipe D. Sekarang tipe C menjadi mampu mengobati hal itu, jadi tidak perlu ke kabupaten provinsi,” kata Liendha.
Selain itu, pada program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kemenkes mencatat sebanyak 21 dari 22 rumah sakit telah selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 2025. Sementara pada 2026, ditargetkan ada 20 rumah sakit, dan 18 di antaranya sudah mulai dibangun.
Kemenkes juga merencanakan pembangunan 20 rumah sakit pada 2027 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada 2028.
3. Distribusikan alat kesehatan canggih untuk deteksi penyakit
ilustrasi pasien stroke menjalani CT scan (IDN Times/NRF) Selain pembangunan fasilitas, Liendha mengatakan, Kemenkes mempercepat pemerataan alat kesehatan (alkes) untuk meningkatkan kemampuan diagnosis dan penanganan penyakit di rumah sakit daerah.
Sejumlah alat yang didistribusikan di antaranya mammografi untuk mendeteksi kanker payudara, CT scan untuk membantu diagnosis stroke, serta Cath Lab untuk penanganan penyakit jantung.
Dengan ketersediaan alat tersebut, pasien di daerah diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit provinsi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
Data per November 2026, Kemenkes mencatat sebanyak 313 rumah sakit kabupaten/kota telah mendapatkan bantuan sebanyak 563 alat kesehatan. Sementara itu, sekitar 16 ribu alat kesehatan telah dikirimkan ke 7.155 puskesmas di 462 kabupaten/kota.
Kemenkes juga merencanakan pengiriman 1.824 alat kesehatan ke 377 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di 332 kabupaten/kota. Proses kontrak pengadaan tersebut sedang berjalan dan diharapkan dapat disalurkan paling lambat awal 2027.
“Sehingga kita harapkan kualitas layanan semakin meningkat dan juga yang dalam jangkauan masyarakat semakin banyak,” ujar Liendha.
4. Percepat pendidikan dokter spesialis untuk atasi kekurangan tenaga medis
ilustrasi operasi bedah, pembedahan, dokter bedah (IDN Times/NRF) Pemenuhan tenaga medis menjadi salah satu perhatian Kemenkes dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah. Liendha menyebutkan, Indonesia masih membutuhkan sekitar 55.192 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan di 481 rumah sakit kabupaten/kota.
“Alat kesehatan yang canggih, tanpa adanya tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang mumpuni dan berkualitas, itu menjadi layanan kesehatan yang tidak optimal,” jelas dia.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kemenkes menjalankan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Program ini dirancang agar lulusan dapat langsung ditempatkan di daerah yang masih mengalami kekosongan dokter spesialis.
Pendidikan tersebut juga memberikan afirmasi bagi putra-putri daerah dan wilayah prioritas. Lulusan pendidikan akan langsung didayagunakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Sementara standar mutu pendidikannya tetap disetarakan dengan pendidikan dokter spesialis berbasis universitas.
Selain itu, Kemenkes melakukan pemerataan tenaga medis melalui program pendayagunaan dokter spesialis dan penugasan khusus. Hingga saat ini, sebanyak 371 dokter spesialis telah ditempatkan di berbagai daerah dengan sejumlah bidang keahlian, seperti anak, bedah, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dokter gigi, serta dokter anak gizi.
“Ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan dokter spesialis, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kita harapkan ini mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah,” ucap Liendha.
