9 Isu Prioritas DPR di Awal 2026, Pembahasan Sistem Pilkada Tak Masuk
- DPR RI belum memprioritaskan pembahasan perubahan sistem pilkada sebagai isu utama pada awal masa sidang tahun 2026.
- Sembilan isu prioritas yang diprioritaskan oleh DPR antara lain ketersediaan BBM, listrik, bahan pangan pasca bencana.
- DPR akan fokuskan perhatian pada penyelenggaraan haji 2026, dan penanganan pemerintah dalam kasus super flu di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - DPR RI belum akan menjadikan pembahasan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai isu prioritas pada awal masa sidang tahun 2026.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, terdapat sembilan isu utama yang akan diprioritaskan ole alat kelengkapan dewan (AKD) pada masa sidang III tahun sidang 2025–2026 ini.
“Pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
1. Rincian 9 isu prioritas DPR
Puan memaparkan, sembilan isu prioritas tersebut, di antaranya ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatra dan wilayah lainnya. Selain itu, pada masa sidang ini, DPR juga akan mengevaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru, serta memperhatikan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik.
“Empat, proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Lima, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi,” kata Puan.
2. DPR akan fokus pada penyelenggaraan haji 2026
Isu lain yang menjadi perhatian parlemen adalah penanganan pemerintah dalam kasus super flu di Indonesia, serta masalah kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. DPR juga menaruh perhatian pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, serta evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
“Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, DPR RI telah membentuk satuan tugas pemulihan pascabencana,” kata Puan.
Satgas tersebut bertugas untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” sambungnya.
3. DPR belum ada rencana bahas RUU Pilkada
Puan menekankan, hingga saat ini DPR belum memulai pembahasan revisi UU Pemilu maupun Pilkada, yang di dalamnya mencakup sistem pemilihan.
“Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang, jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait,” ujar Puan.
Puan menegaskan, parlemen masih menunggu dinamika politik termasuk komunikasi di setiap fraksi di DPR.
“Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum, gitu,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
