90 Persen Disabilitas di Jakarta Timur Tak Terima Bansos, Kenapa?

06 Agu 2024, 09:33 WIB

PT Pos Indonesia (Persero) Kembali menyalurkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). (Dok. Pos Indonesia)

Intinya sih...

90% disabilitas di Jakarta Timur tidak dapat bansos karena tidak terdaftar dalam DTKS
Nunung Nuryartono menyebut masalah kependudukan menghambat pendaftaran difabel dalam DTKS
Pemerintah akan berkoordinasi dengan pemda untuk intervensi program terhadap difabel yang belum terdata

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 4.723 dari 5.273 orang atau 90 persen disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak mendapat bantuan sosial (bansos) karena tidak masuk dalam penerima daftar manfaat bansos yang harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Menanggapi temuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono mengatakan, belum terdaftarnya difabel dalam DTKS karena masih terkendala kependudukan.

"Jadi ketika kami ke daerah, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, di antaranya data-data kependudukan, apakah yang bersangkutan, misalnya KTP-nya, KK-nya terpisah atau tidak. Jadi seringkali mereka data kependudukannya tidak lengkap. Kalau data kependudukannya tidak lengkap pemerintah pusat tidak bisa intervensi," ujar Nunung di Kantor Kemenko PMK, Senin (5/8/2024).

1. Belum terdata dalam kependudukan

Suasana perekaman e- KTP pemilih pemula di Dispenduk Kabupaten Madiun. IDN Times/ Riyanto.

Nunung mengungkapkan, memang kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta. Saat melakukan kunjungan di berbagai daerah pun, kata Nunung, banyak difabel yang belum terdaftar DTKS.

"Jadi kita tahu di daerah ada yang disabilitas, seperti kemarin di NTT, begitu kita cek dan ketemu, dan datangi salah satu keluarga, ternyata dia penyandang disabilitas dan belum mendapat bantuan. Problemnya sama yakni belum terdata dalam kependudukan," paparnya.

2. Dorong Pemda untuk intervensi

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di gedung Kemenko PMK, Senin (5/8/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Nunung mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar data difabel yang belum terekam di kependudukan bisa masuk dalam DTKS.

"Kami mendorong daerah untuk langsung melakukan intervensi program terhadap disabilitas-disabilitas kita," paparnya.

3. DTKS selalu diperbaharui

Cek DTKS bansos Jakarta/dok DTKS

Nunung menjelaskan, pemerintah selalu melakukan perbaikan DTKS agar bansos tepat sasaran. Proses ini sudah dijalankan oleh Kemensos yang menerima data dari bawah atau pihak kelurahan atau desa.

"Saya kira prosesnya sudah jalan, hanya bagaimana nanti kita optimalkan sistem, agar lebih cepat lagi perubahannya, karena DTKS kan benar-benar data dari kelurahan atau desa, kemudian masuk ke pusat, lalu diverifikasi masuk ke daerah," terangnya.