Ada Celah Riuh, Pilkada Serentak 2024 Diharapkan Berjalan Kondusif

Ali menyoroti sejumlah celah rawan seperti penggunaan isu SARA, politik uang, dan integritas penyelenggara. Namun, ia menekankan bahwa kondisi saat ini masih relatif kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Ia juga menjelaskan bahwa arah baru demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang mencoba merambah hingga tingkat lokal melalui momentum pilkada serentak.

"Komposisi koalisi politik nasional tengah diupayakan untuk diseleraskan hingga ke daerah, meskipun ada fragmentasi di tingkat elite partai," tambahnya.

Sementara Direktur Politik Hankam BRIN, Muhammad Nurhasim, menyoroti potensi meluasnya praktik oligarki dalam Pilkada 2024.

"Setelah putusan MK pada 20 Agustus 2024, banyak elite dikejutkan dan berlomba dalam proses kandidasi kepala daerah," ujar Nurhasim.

Nurhasim juga memetakan tiga kategori terkait kondusivitas, yaitu ketegangan di level elite, konflik antar calon dan penyelenggara, serta konflik internal partai.

"Yang perlu dicermati adalah konflik yang termobilisasi, terutama oleh basis dukungan militan dan loyal," ucap dia.

Menurutnya, integritas penyelenggara pilkada dan akuntabilitas seluruh prosesnya sangat berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada.

"Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas," ucap dia.

Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto, menambahkan bahwa oligarki akan berupaya memperluas jangkauan monopoli dari tingkat nasional ke daerah melalui pilkada serentak ini. Menurutnya, perbaikan kualitas demokrasi harus dimulai dari internal partai politik.

"Jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka partai politik harus banyak berbenah," kata Asep.