Ada Ignasius Jonan dan Kader Golkar di Dakwaan Korupsi Samin Tan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ronald Worotikan mengatakan bahwa Melchias Mekeng punya andil mempertemukan Samin Tan dan Eni Saragih. Ketika masih aktif,  Eni merupakan anggota Komisi VII DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian ESDM. 

"Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta bantuan terkait permasalahan PKP2B PT AKT kepada Eni Maulani Saragih," ujarnya.  Kemudian, Eni pun menyanggupi dan memfasilitasi PT AKT dan Kementerian ESDM.

Lalu, Eni disebut bertemu Jonan untuk membahas masalah PKP2B PT AKT. Dalam pertemuan tersebut, Jonan memberi saran pada Samin Tan mengenai PT AKT melalui Eni Saragih. 

"Ignatius Jonan memberi saran agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta, maka Ignatius Jonan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang, sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT," kata Jaksa. 

Kemudian, pada 5 April 2018 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK terminasi Menteri ESDM. Samin Tan, Eni Saragih, dan Melchias Marcus Mekeng menemui Ignasius Jonan di Gedung Kementerian ESDM. 

"Pada pertemuan tersebut, Ignatius Jonan yang didampingi Bambang Gatot (Dirjen Minerba) menyampaikan dirinya tidak pernah berjanji sebagaimana penyampaian Eni Maulani Saragih kepada terdakwa," ungkap Jaksa. 

Samin Tan kemudian bertanya apa lagi yang dibutuhkan oleh Ignasius Jonan agar yakin PKP2B PT AKT tidak pernah dijaminkan. Lantas Jonan meminta Samin Tan untuk menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standard Chartered yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT. 

"Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP2B PT AKT akan diselesaikan dan hak-hak PT AKT akan dikembalikan, serta izin-izin PT AKT yang hampir habis akan diberikan rekomendasi perpanjangan. Permintaan Ignasius Jonan tersebut, disanggupi oleh terdakwa," kata Jaksa.

Samin Tan didakwa telah menyuap Anggota DPR fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih 2014-2019 senilai Rp5 miliar. Uang itu diduga terkait dengan pengurusan terminasi PKP2B PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.