Inggris Perketat Aturan Donasi Politik untuk Cegah Dana Asing Ilegal
- Pemerintah Inggris memperketat aturan donasi politik dengan membatasi sumbangan asing hingga 100 ribu poundsterling per tahun dan melarang penggunaan aset kripto untuk mencegah aliran dana ilegal.
- Kebijakan baru ini muncul setelah kasus suap mantan politisi Nathan Gill yang menerima uang dari pihak asing, memicu peninjauan ulang terhadap sistem donasi politik di Inggris.
- Laporan keamanan menunjukkan ancaman intervensi dari Rusia, China, dan Iran masih berlanjut, sehingga pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas nasional melalui pengawasan ketat pendanaan politik.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris resmi memperketat aturan mengenai donasi politik dari luar negeri pada Senin (6/7/2026). Kebijakan baru ini diterapkan untuk mencegah masuknya dana asing ilegal yang dapat memengaruhi hasil pemilihan umum (pemilu).
Langkah ini diambil untuk merespons kekhawatiran masyarakat terhadap kejujuran sistem politik dalam negeri. Melalui aturan baru ini, pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan negara dari campur tangan pihak asing.
1. Pemerintah menerapkan batasan donasi asing dan melarang aset kripto
Aturan baru ini menetapkan batas maksimal donasi sebesar 100 ribu poundsterling (Rp2,4 miliar) per tahun bagi warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri. Pemerintah juga melarang sementara semua bentuk sumbangan politik menggunakan mata uang kripto. Langkah ini diambil untuk menutup celah pengiriman dana yang sulit dilacak oleh pihak berwenang.
Selain itu, pengawasan terhadap donasi dari perusahaan akan diperketat berdasarkan laba bersih setelah pajak. Kebijakan ini memastikan hanya perusahaan yang benar-benar aktif berbisnis di Inggris yang boleh memberikan sumbangan.
Para kandidat pemilu kini juga wajib melaporkan sumbangan sebelum masa pencalonan yang nilainya di atas 2.230 poundsterling (Rp53,53 juta), serta membuktikan keabsahan sumber dana tersebut.
"Demokrasi Inggris tidak untuk dijual. Aturan ketat ini akan menutup aliran dana yang mencurigakan, menghentikan pengaruh uang asing dalam pemilu, dan menjaga demokrasi kita tetap kuat," ujar Menteri Perumahan, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah, Steve Reed, dilansir Al-Monitor.
2. Kasus suap mantan politisi memicu penyelidikan aliran dana luar negeri
Pengetatan aturan ini dipicu oleh kasus mantan pemimpin partai Reform UK di Wales, Nathan Gill. Pada akhir tahun 2025, pemerintah memeriksa ulang seluruh aturan donasi setelah Gill terbukti menerima suap dari pihak asing.
Pengadilan Inggris telah menjatuhkan hukuman penjara selama 10,5 tahun kepada Gill karena tindakan tersebut terbukti merusak proses demokrasi.
Gill terbukti menerima puluhan ribu poundsterling dari Oleg Voloshyn, seorang politisi Ukraina yang dekat dengan Moskow. Sebagai imbalan, Gill diminta membuat pernyataan yang menguntungkan pemerintah Rusia.
Polisi menangkap Gill di Bandara Manchester setelah menemukan pesan rahasia terkait transaksi keuangan ilegal di dalam telepon genggamnya.
"Anda telah menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan besar ini. Tindakan Anda telah merusak kejujuran dari lembaga legislatif," tegas Hakim Bobbie Cheema-Grubb, dikutip dari Al Jazeera.
3. Hasil peninjauan mengungkapkan ancaman intervensi asing yang terus berlanjut
Hasil pemeriksaan independen yang dipimpin oleh Philip Rycroft menunjukkan bahwa Inggris menghadapi ancaman campur tangan politik yang terus berlanjut dari pihak luar.
Laporan keamanan tersebut menyebutkan Rusia, China, dan Iran sebagai pelaku utama di balik kampanye rahasia ini. Mereka mencoba memengaruhi opini publik dan menyusup ke dalam dana kampanye pemilu.
Para pelaku asing tersebut memanfaatkan teknologi digital dan kelemahan aturan lama untuk menyebarkan propaganda serta memecah belah masyarakat.
Melalui penerapan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat mempersempit ruang gerak pihak asing yang ingin mengganggu stabilitas nasional.
"Keamanan nasional adalah tugas utama kami. Kami akan selalu mengambil tindakan tegas untuk menjaga keselamatan negara dan menggagalkan segala bentuk campur tangan dalam demokrasi kita," pungkas Menteri Pertahanan Inggris, Dan Jarvis.
